DPU Sukabumi Latih Petani Kelola Irigasi

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi baru saja mengadakan program pelatihan untuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Tujuannya jelas: memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola irigasi. Ini bagian dari upaya mempercepat ketahanan pangan nasional.

Acara berlangsung pada Selasa, 07 Juli 2026, di Situ Sukarame, Kecamatan Parakansalak. Daerah ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kekeringan di Kabupaten Sukabumi.

Kepala DPU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menjelaskan kegiatan ini merupakan penerapan nyata APBD berbasis kinerja. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada masyarakat.

"Tujuan utama kami adalah meningkatkan kapasitas P3A dan GP3A dalam mengelola sumber daya air. Irigasi adalah urat nadi pertanian. Jika dikelola dengan baik, manfaatnya akan panjang dan berkelanjutan," kata Uus dalam keterangan tertulis pada Rabu, 08 Juli 2026.

Uus menambahkan, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembinaan teknis. Pemkab Sukabumi juga menyediakan perlindungan asuransi, insentif, dan sarana prasarana penunjang di lapangan bagi para pengelola irigasi.

"Kami ingin membangkitkan motivasi. Para pengelola irigasi ini garda terdepan, mereka harus aktif memberdayakan petani di wilayah masing-masing," imbuhnya.

Kabupaten Sukabumi saat ini menjadi salah satu daerah penopang Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan pangan. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi terus dikebut melalui kolaborasi anggaran pusat, provinsi, dan daerah.

Namun, Uus mengakui masih ada tantangan dari sisi fiskal. Tingkat kemantapan jaringan irigasi di Kabupaten Sukabumi baru mencapai 54 persen. Artinya, masih ada 46 persen jaringan irigasi yang perlu diperbaiki dan ditangani lebih lanjut, sementara anggaran pemerintah daerah terbatas.

"Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, strategi kami jelas, membangun irigasi yang berkualitas dan memastikan pemeliharaannya berkelanjutan," tegas Uus.

Melalui pelatihan ini, DPU berharap distribusi air ke lahan pertanian bisa lebih optimal. "Dengan begitu, produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," pungkasnya.

Kabupaten Sukabumi berstatus sebagai salah satu daerah penopang Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan pangan. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi terus dikebut lewat kolaborasi anggaran pusat, provinsi, hingga daerah. Namun, Uus tak menampik masih ada tantangan dari sisi fiskal. Tingkat kemantapan jaringan irigasi di Kabupaten Sukabumi baru menyentuh angka 54 persen. Artinya, masih tersisa 46 persen jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dan penanganan ekstra di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

"Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, strategi kami jelas, membangun irigasi yang berkualitas dan memastikan pemeliharaannya berkelanjutan," tegas Uus.

Melalui pelatihan ini, DPU berharap distribusi air ke lahan-lahan pertanian bisa semakin optimal. "Dengan begitu, produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," pungkasnya.

Program ini merupakan wujud nyata penerapan APBD berbasis kinerja. Setiap anggaran yang keluar dipastikan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembinaan teknis saja. Pemkab Sukabumi juga memfasilitasi para pengelola irigasi dengan perlindungan asuransi, insentif, hingga sarana prasarana penunjang di lapangan.

Kabupaten Sukabumi saat ini berstatus sebagai salah satu daerah penopang Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan pangan. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi terus dikebut lewat kolaborasi anggaran pusat, provinsi, hingga daerah. Namun, tingkat kemantapan jaringan irigasi di Kabupaten Sukabumi baru menyentuh angka 54 persen. Artinya, masih tersisa 46 persen jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dan penanganan ekstra di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.