DSI Jadi BUMN Ekspor, Tambah Cadangan Devisa Rp 778 Triliun

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru. Pemerintah mengumumkan pembentukan DSI dengan tujuan menertibkan pencatatan ekspor komoditas dan menambah cadangan devisa negara.

Melalui DSI, diproyeksikan cadangan devisa akan meningkat hingga US$ 44 miliar atau Rp 778 triliun (kurs Rp 17.700). Angka ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, menegaskan bahwa DSI akan fokus pada pencatatan ekspor yang teratur. “Dengan pencatatan yang lebih tertib, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen,” ujarnya pada 27 Mei 2026.

Langkah ini dianggap solusi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan data ekspor sekaligus memulihkan potensi kekayaan negara yang selama ini hilang akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing. Pemerintah berharap DSI dapat menstabilkan nilai tukar rupiah hingga Rp 16.900 per dolar AS.

Pengelolaan administrasi perdagangan yang lebih baik akan menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri. Dengan begitu, pelaku usaha akan mendapatkan kepastian bisnis, dan makroekonomi nasional akan lebih stabil.

Fithra juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memperhatikan praktik under-invoicing sejak setengah tahun terakhir. Hasil kajian internal kabinet menunjukkan indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun antara tahun 1991 dan 2024.

Kerugian tersebut setara dengan 64% dari total PDB Indonesia, yang mencapai Rp 24.000 triliun saat ini. Penyebab utama adalah lemahnya sistem pencatatan transaksi yang berlangsung selama 34 tahun terakhir.

Sejak enam bulan terakhir, pemerintah telah memulai langkah konsolidatif untuk memastikan DSI dapat beroperasi dengan profesionalisme tinggi. “Nah oleh karenanya kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor,” jelas Fithra. “Preseden secara empiris sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India.”

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mencontohkan Ghana yang sukses membentuk badan ekspor khusus untuk kakao. Menurutnya, penguatan posisi tawar dapat memberikan keuntungan optimal bagi semua pemangku kepentingan bila lembaga pengelola menekankan integritas dan audit berkala.

Toto menekankan pentingnya mekanisme kerja yang benar-benar baik. “Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal,” katanya. Ia menambahkan, “Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi.”

Dengan semua langkah ini, pemerintah berharap DSI tidak hanya menertibkan pencatatan ekspor, tetapi juga memulihkan kekayaan negara yang hilang. Keberhasilan DSI akan terlihat dari peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih terukur.