Energi Baru Terbarukan 3.687 GW, 0,4% Saja Dipakai Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt. Potensi ini menunjukkan kapasitas energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Namun, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ahmad Amiruddin, menegaskan bahwa pemanfaatannya masih sangat kecil. Ahmad menyebutkan bahwa hanya 0,4% atau setara 15,6 Gigawatt yang telah digunakan di sektor ketenagalistrikan.

"Namun hingga saat ini baru sekitar 0,4% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan di sektor ketenagalistrikan atau sekitar 15,6 Gigawatt. Sehingga masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan pemanfaatan ini," ujar Ahmad di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pemerintah mendorong percepatan pengembangan EBT melalui berbagai strategi, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, PLTS skala besar termasuk floating photovoltaic, hingga sistem kelistrikan off‑grid.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pembangunan energi baru terbarukan harus dipercepat secara masif dalam 10 tahun ke depan. Energi surya menjadi satu salah satu pilar utama sejalan dengan visi besar Astacita yang mewujudkan swasembada energi dan memperkuat kemandirian bangsa," terang Ahmad.

Ahmad menekankan bahwa program ini memberi Indonesia peluang menjadi negara yang kompetitif di industri EBT. Menurutnya, inisiatif ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan daya saing global.

"Dengan program ini Indonesia berpeluang besar meningkatkan pemanfaatan energi surya sekaligus melompat menjadi kekuatan energi yang lebih berdaya saing di tingkat global," tuturnya.

Pemerintah juga memerintahkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt sebagai bagian dari rencana 10 tahun. Langkah ini diharapkan mempercepat transisi energi nasional.

Dengan potensi besar dan strategi yang terarah, Indonesia berada di jalur pengembangan energi terbarukan. Namun, masih banyak kerja yang harus dilakukan agar potensi 3.687 Gigawatt dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keterbatasan pemanfaatan saat ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan dan investasi yang lebih kuat. Pemerintah berupaya menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi melalui kebijakan yang terkoordinasi.

Kebijakan ini diharapkan menumbuhkan industri energi terbarukan dan memperkuat kemandirian energi nasional.