Gianyar Terima Penghargaan Jakon Desa BPJS Ketenagakerjaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gianyar baru saja menerima penghargaan Jasa Konstruksi (Jakon) Desa. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Pengakuan ini menegaskan bahwa PMD Gianyar berhasil menyediakan perlindungan kerja dan kenyamanan bagi ribuan pekerja di daerah tersebut.

"Melalui Program Jakon (Jasa Konstruksi) Desa, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua memberikan penghargaan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar," kata Kepala PMD Gianyar I Gede Daging, Selasa, 14 April 2026.

Daging mengatakan sebanyak 2.268 tenaga kerja terdaftar dalam program Jakon Desa tersebut. Menurutnya, ribuan pekerja proyek pembangunan desa di Gianyar itu mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan serta kenyamanan bekerja.

"Pemerintah desa sebagai pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kepada pekerja dalam setiap kegiatan fisik yang didanai APBDes (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)," kata Daging.

Kegiatan yang tercakup dalam Program JAKON Desa meliputi:

• Pembangunan kantor desa
• Pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan desa
• Rabat beton jalan usaha tani
• Pembuatan saluran irigasi
• Pembangunan sekolah PAUD
• Berbagai kegiatan fisik lainnya

Keberhasilan implementasi program ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, para perbekel, BPD, hingga seluruh pemangku kepentingan di desa," imbuh Daging.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar, Venina, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gianyar yang terus berinovasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Ia menjelaskan program Jakon Desa juga diterapkan di tingkat nasional. "Program ini merupakan langkah nyata dalam memastikan pekerja desa mendapatkan perlindungan yang layak. Kabupaten Gianyar menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," kata Venina.

Penghargaan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja di sektor konstruksi desa. Program Jakon Desa, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.