Gini Ratio Maret 2026 Naik, Pemerintah Andalkan Lapangan Kerja

Pemerintah merespons kenaikan angka gini ratio yang terjadi pada Maret 2026. Angka ini mengukur seberapa timpang pengeluaran antar penduduk. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa upaya membuka lapangan kerja menjadi kunci untuk menekan angka tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka ini naik 0,005 poin dibandingkan September 2025. Semakin tinggi angkanya, semakin timpang pula kondisi masyarakat.

"Ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi. Salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang sehingga tentu kita bisa menekan gini rasio," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, Rabu, 05 Agustus 2026.

Pemerintah juga masih menjalankan program pembebasan PPh Pasal 21. Program ini diberikan untuk karyawan dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan. Airlangga berharap kebijakan ini bisa ikut menekan rasio gini. "Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPH di tanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah Rp10 juta," tuturnya.

Menariknya, kenaikan gini ratio ini terjadi bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menyebut tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,07%. Jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang.

Edy juga menjelaskan bahwa ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Gini ratio perkotaan pada Maret 2026 mencapai 0,387. Angka ini naik 0,004 poin dari September 2025. Sementara di perdesaan, gini ratio tercatat 0,296. Naik 0,010 poin dalam periode yang sama.

"Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025. Sementara itu ketimpangan di perdesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025," jelas dia.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kesenjangan antar kelompok justru melebar. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata dirasakan semua lapisan. Wilayah perkotaan tetap menjadi kantong ketimpangan terbesar, meskipun kenaikan di pedesaan lebih tajam secara persentase.