Harga LPG 3 Kg Tetap di HET, Menteri Tetapkan Tidak Naik

Eko P. · 2 min baca · 5 bulan lalu · 139 dibaca

Harga LPG 3 Kg Tetap di HET, Menteri Tetapkan Tidak Naik

Gambar atau konten salah?

Harga LPG 3 kg tidak naik menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa harga gas 3 kg tetap berada di Harga Eceran Tertinggi (HET) dan berada di kisaran Rp 19.000 hingga Rp 22.000 per tabung. Pernyataan ini diucapkan di kantor kementerian pada hari Jumat, 17 April 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan, “Kalau yang subsidi tetap (LPG 3 kg). Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah juga aturan. Jadi itu ya,”. Kata-kata ini menegaskan bahwa harga subsidi tidak akan berubah.

Selanjutnya, Menteri menanggapi pertanyaan tentang harga LPG non‑subsidi 12 kg. Ia menyatakan bahwa harga LPG 12 kg “menurut pasar” dan tidak diatur pemerintah. “Saya mau tanya, kalau non‑subsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Ya udah orang mampu, kan gini loh bos negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara‑saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu itu aja kok,” ujarnya.

Ia juga menanggapi contoh orang kaya dengan pendapatan di atas Rp 500 juta per bulan. “Jadi kalau masa contoh model kayak orang kaya, ya masa orang kaya pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kilo? Sorry ye,” kata Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa stok LPG di Indonesia saat ini aman. Ia menambahkan, “Alhamdulillah kita dengan Pertamina, dengan kami di ESDM dan semua pemangku kepentingan selalu melakukan konsolidasi untuk mencari alternatif‑alternatif terbaik. Dan sekarang posisi LPG kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah clear,”.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen menjaga harga LPG bagi konsumen yang bergantung pada subsidi, sementara harga LPG non‑subsidi tetap mengikuti dinamika pasar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan energi rakyat dan stabilitas pasokan LPG di Indonesia.