Harga Plastik Tembus 60%, Usaha dan Tenaga Kerja Terancam

Lonjakan harga plastik menekan dunia usaha hingga merembet ke sektor ketenagakerjaan. Tekanan ini dipicu oleh dinamika global yang semakin kompleks, khususnya ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok energi dunia. Salah satu jalur strategis yang terdampak adalah Selat Hormuz, yang memengaruhi harga minyak mentah dan nafta, bahan baku utama petrokimia global.

Selain kenaikan harga minyak, biaya logistik seperti freight, asuransi, dan waktu pengiriman juga melonjak. Keterbatasan pasokan bahan baku menambah beban pada industri yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa kondisi ini mendorong kenaikan harga resin plastik, memberi tekanan signifikan terhadap biaya operasional.

“Kondisi ini yang mendorong kenaikan harga resin plastik dan memberikan tekanan langsung dan signifikan terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel,” kata Shinta kepada detikcom, Kamis, 16 April 2026.

Menurut Shinta, kenaikan harga bahan baku plastik saat ini sudah melampaui fluktuasi normal. Harga nafta tercatat naik hampir 45%, sementara resin PET melonjak hingga 60%. Di sisi lain, produsen kemasan memangkas kapasitas produksi sekitar 20‑30%, yang berdampak pada kenaikan harga kemasan hingga 100‑150%.

Pelaku usaha kini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen agar daya beli tidak turun, sementara biaya produksi terus meningkat. Shinta menjelaskan bahwa dampak tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap.

“Pada tahap awal, dunia usaha akan melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen,” imbuhnya.

Jika tekanan biaya terus meningkat dan berkepanjangan tanpa adanya kebijakan yang mendukung, kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas. Shinta memperingatkan adanya potensi pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

“Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan dan tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung, maka kemampuan dunia usaha akan semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, risiko terhadap penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dan dalam situasi tekanan yang berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang sangat bergantung pada kemasan plastik,” jelas Shinta.

Shinta menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ia menekankan perlunya respons kebijakan yang cepat, terukur, dan berimbang dari pemerintah.

Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif. Ini termasuk menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku yang saat ini sangat ketat.

“Pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastic (pemerintah mengendalikan kenaikan harga bahan plastik agar tidak membebani konsumen), serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi atau spekulasi harga plastik,” terang Shinta.

Ia juga mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan penggunaan bahan baku daur ulang secara bertahap, disertai insentif bagi pelaku usaha serta dukungan investasi di industri daur ulang.

“Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tengah tekanan global yang tinggi,” tuturnya.

Shinta memandang momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri petrokimia domestik. Ia menekankan pentingnya mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang lebih stabil. Dengan langkah terintegrasi, Indonesia dapat menjaga ketahanan industri sekaligus meminimalkan dampak terhadap tenaga kerja.

Dari data yang disajikan, tekanan biaya plastik dapat memicu penyesuaian operasional dan potensi PHK. Pemerintah harus menyeimbangkan regulasi dan dukungan fiskal agar industri tetap kompetitif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.