HKI & KSP Gelar Rapat Koordinasi Investasi Kawasan Industri

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar pertemuan strategis pada Jumat, 29 Mei 2026. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi percepatan investasi dan pengembangan kawasan industri nasional.

Pertemuan dipimpin oleh Kepala KSP Dudung Abdurachman dan dibuka dengan pembahasan hambatan investasi yang sering muncul di kawasan industri.

Ketua Umum HKI, Ahmad Ma'ruf Maulana, menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyoroti pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, dan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global sebagai modal penting untuk menarik investasi baru.

“Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas. Ini yang kami diskusikan bersama KSP,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

HKI menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pelaku kawasan industri di berbagai daerah. Isu-isu tersebut meliputi:

• Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
• Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
• Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
• Pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik
• Sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian
• Investasi di Batam

Menurut Ma'ruf, sebagian besar persoalan tersebut memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor. “Persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya antar daerah, tetapi antar negara. Investor membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, maupun negara lain di kawasan. Karena itu kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional,” kata Ma'ruf.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri. Ia menyatakan, “Saya akan inventarisasi persoalan‑persoalannya. Saya laporkan langsung kepada Presiden, dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan,” ujar Dudung.

Ia menegaskan bahwa KSP akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terhadap berbagai persoalan yang selama ini berlarut dan menghambat realisasi investasi di lapangan. “Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan,” tegas Dudung.

Dudung juga menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Kami mengapresiasi kontribusi HKI terhadap kemajuan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Peran kawasan industri sangat penting dalam mendukung target pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas,” ujarnya.

HKI menyambut baik komitmen tersebut dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang semakin efektif dalam mengurai berbagai bottleneck investasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan industri nasional. “Pertemuan ini memberikan optimisme baru bagi pelaku kawasan industri. Yang dibutuhkan investor saat ini adalah kepastian, kecepatan, dan sinkronisasi kebijakan. Kami melihat komitmen kuat dari KSP untuk membantu penyelesaian berbagai hambatan investasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan,” kata Ma'ruf.

HKI kini beranggotakan lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luasan sekitar 160 ribu hektare. Kawasan‑kawasan industri tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Ma'ruf menegaskan bahwa HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal percepatan industrialisasi nasional. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyelesaian hambatan tata ruang, kepastian perizinan, ketersediaan utilitas, dan sinkronisasi kebijakan pusat‑daerah akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat.

“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia. Dengan koordinasi yang kuat, kepastian regulasi, dan percepatan eksekusi di lapangan, kami optimistis investasi akan terus tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai,” ujar Ma'ruf.

Pertemuan ini menegaskan bahwa koordinasi antara HKI dan KSP menjadi elemen penting dalam mengatasi hambatan investasi. Kecepatan eksekusi, sinkronisasi kebijakan, dan kepastian proses di lapangan menjadi fokus utama. Dengan dukungan KSP, HKI berharap dapat mempercepat realisasi proyek-proyek industri, meningkatkan jumlah investasi, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.