ID Food BUMN Pangan Hadapi Kekurangan Biji Plastik Konflik

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor pangan. Pada 07 April 2026, perusahaan ini mengungkapkan bahwa konflik di Timur Tengah telah menimbulkan kendala serius dalam mencari biji plastik untuk kemasan produk mereka. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mengganggu pasokan bahan baku plastik global, termasuk di Indonesia.

"Kami kesulitan yang sekarang lagi viral, bukan lagi viral, lagi terasa di pihak kami sebagai pemain pangan, yaitu kesulitan kemasan. Jadi di semua pabrik-pabrik itu sudah mulai terasa kelangkaan biji plastik," kata Direktur Utama Ghimoyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 07 April 2026.

Menurut Ghimoyo, masalah pasokan ini sangat krusial. Sebagian besar produk pangan di Indonesia, mulai dari beras hingga minyak goreng, bergantung pada plastik untuk kemasan. Karung plastik menjadi elemen penting bagi beras, pupuk, dan beras. Kemasan kiloan dan kemasan minyak goreng juga menggunakan bahan yang sama.

"Karena ini seluruh pangan, seluruh pupuk, seluruh beras itu menggunakan karung plastik. Lalu kemasan-kemasan kiloan, kemasan minyak goreng juga menggunakan bahan yang sama," paparnya. Ghimoyo menegaskan bahwa kelangkaan ini dapat mengganggu rantai pasok pangan nasional dan menimbulkan risiko ketidakstabilan harga.

Perusahaan ini tidak hanya terlibat dalam produksi, tetapi juga mengelola dan mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). CPP mencakup enam komoditas strategis: daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung. Ghimoyo menambahkan, "Kami aktif mengelola dan mendistribusikan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), khususnya untuk enam komoditas strategis yaitu daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung," terangnya.

Selain itu, ID FOOD mendukung program pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional. Ghimoyo menyatakan, "Kami juga aktif mendukung program pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional. ID Food menyuplai sekitar 420 titik penugasan dari total 1.900 titik Gerakan Pangan Nasional di tahun 2026," sambungnya.

Plastik yang paling banyak digunakan di dunia, polyethylene (PE) dan polypropylene (PP), berasal dari pengolahan minyak bumi. Kenaikan harga minyak akibat konflik meningkatkan biaya produksi plastik dan harga bahan baku. Timur Tengah menyumbang sekitar 25% dari ekspor polyethylene dan polypropylene dunia, sehingga gangguan di kawasan ini secara otomatis memengaruhi rantai pasok produk turunan minyak bumi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$ 873,2 juta atau setara Rp 14,78 triliun (kurs Rp 16.927) pada 01 Februari 2026. Barang tersebut dipasok dari berbagai negara.

Impor plastik dan barang plastik pada 01 Februari 2026 paling banyak berasal dari China dengan US$ 380,1 juta, diikuti oleh Thailand US$ 82,7 juta dan Korea Selatan (Korsel) US$ 66,7 juta. Indonesia juga mencatat impor plastik dan barang plastik dari Amerika Serikat yang sedang berperang dengan Iran, sebesar US$ 29,9 juta. Selain itu, impor dari Arab Saudi mencapai US$ 14,9 juta pada 01 Februari 2026. Pemasok lain termasuk Vietnam, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.

Dengan menurunnya pasokan biji plastik, ID FOOD menghadapi risiko gangguan distribusi produk pangan strategis. Jika kemasan tidak tersedia, distribusi CPP dan GPM dapat terhambat, memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pemerintah dan perusahaan harus mencari alternatif atau menyesuaikan rantai pasok agar tetap stabil.

Perubahan harga minyak dan gangguan pasokan plastik akibat konflik di Timur Tengah menyoroti ketergantungan Indonesia pada bahan baku global. Situasi ini menuntut koordinasi antara sektor industri, pemerintah, dan pemasok internasional untuk memastikan kelangsungan pasokan bahan kemasan dan menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.