IGRS Rating Game di Steam: Kontroversi & Tuntunan Verifikasi

Di tengah perbincangan di kalangan gamer, Indonesia Game Rating System (IGRS) kini menjadi topik hangat. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan bertujuan memberi petunjuk usia bagi permainan digital.

IGRS menyajikan klasifikasi berdasarkan konten seperti kekerasan, bahasa, unsur seksual, horor, dan simulasi perjudian. Dengan klasifikasi ini, pemain, khususnya anak-anak, dapat mengetahui apakah sebuah game sesuai dengan usia mereka.

• Semua usia
• 3+
• 7+
• 13+
• 18+

Menurut situs resmi Komdigi, sistem ini pertama kali diluncurkan pada 2016 dalam acara BEKRAF Game Prime. IGRS merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Bertepatan dengan Indonesia Game Developer (IGDX) Business & Conference 2025 di Bali, Komdigi memperkenalkan kembali IGRS. Kegiatan ini mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS Nomor 17 Tahun 2025, yang menekankan tata kelola berbasis risiko bagi penyelenggara sistem elektronik. Fokusnya pada privasi, keamanan data, dan literasi digital keluarga.

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, mengatakan, “Melalui IGRS, Indonesia menegaskan diri sebagai pelopor di kawasan dengan sistem rating nasional yang sesuai nilai budaya dan kearifan lokal.”

Ia juga menegaskan bahwa IGRS diterapkan secara gratis bagi pengembang gim nasional. “Regulasi menjadi jembatan yang mempermudah, bukan menghambat,” ujarnya. “Kebijakan ini melindungi anak sekaligus mempercepat daya saing pengembang lokal di tingkat global,” tambahnya.

Namun, IGRS kini menjadi sorotan publik. Para pengguna internet, terutama gamer, menanyakan bagaimana sistem ini diterapkan pada platform distribusi game global seperti Steam. Beberapa mengeluhkan bahwa game yang seharusnya dapat dimainkan semua umur diberi rating +18.

Dalam pernyataan terbaru, Komdigi menyatakan bahwa tampilan rating IGRS pada sejumlah game di Steam bukan hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi oleh Pemerintah RI. “Praktik penyampaian informasi klasifikasi yang tidak akurat dapat berdampak langsung pada pelindungan masyarakat di ruang digital,” jelas Komdigi.

Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, menambahkan, “Hasil pemantauan menunjukkan rating yang ditampilkan pada platform tersebut masih berasal dari mekanisme internal berbasis self-declare dan belum melalui proses verifikasi resmi sesuai ketentuan di Indonesia.”

Ia menegaskan, “Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim.”

Secara keseluruhan, IGRS berupaya memberi panduan usia bagi permainan digital di Indonesia. Namun, penerapannya di platform global masih menimbulkan ketidakpastian. Pemerintah menekankan pentingnya verifikasi resmi agar rating yang ditampilkan akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.