IKN: Komplek Legislatif & Yudikatif Jadi Prioritas 2027-28

12 April 2026 – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas meski pemerintah menekankan efisiensi anggaran.

Menurut arahan Presiden Prabowo Subianto, kedua kawasan tersebut harus selesai pada tahun 2027-2028. Basuki menjelaskan bahwa proyek ini mencakup gedung-gedung utama lembaga negara, infrastruktur pendukung, dan jaringan jalan.

Di kawasan legislatif, rencana pembangunan meliputi lima gedung utama: Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden, kata Basuki.

Pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga sedang disiapkan untuk menghubungkan semua bangunan. Tahapan awal, yaitu pembersihan lahan, sudah selesai. Basuki menambahkan bahwa pembangunan kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket pekerjaan.

• Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
• Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi jalan sepanjang 8 km.

Selain itu, penguatan infrastruktur air terus dilakukan. Pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01, sedang berlangsung. Jaringan perpipaan air minum akan dibangun dan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Kesimpulan: Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan meski ada tekanan efisiensi anggaran. Proyek ini dijadwalkan selesai pada 2027‑2028, dengan dua paket pekerjaan utama dan dukungan infrastruktur air serta jalan yang memadai.