Indonesia Butuh Rp 8,6 Triliun, OJK Dorong Obligasi Daerah

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan dana pembiayaan yang besar. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa kebutuhan pembiayaan Indonesia pada tahun 2027 mencapai Rp 8.600 triliun. Angka tersebut berasal dari perhitungan Kementerian PPN/Bappenas demi mengejar target pertumbuhan ekonomi di level 5,9%-7,5% tahun depan.

"Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan, untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar Rp 8.600-an triliun kalau kami tidak keliru,"

Kiki mendorong adanya pembiayaan dari obligasi daerah sebagai sumber dana dan modal bagi pembangunan di wilayah. Misalnya pengembangan obligasi daerah ini juga salah satu yang menjadi potensi untuk pembiayaan pembangunan di daerah,

Dia mengatakan potensi ekonomi hijau sangat besar terutama bagi daerah yang memiliki kawasan hutan maupun program-program berbasis lingkungan. Ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan, punya program-program hijau dan lain-lain ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama,

Lebih lanjut, Kiki juga mengatakan ada peluang yang cukup besar dalam pengembangan keuangan digital yang aman dan beritegritas. Kemudian pengembangan sektor jasa keuangan syariah ini juga kita dorong ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah,

Acara tersebut berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 di Balai Kartini, Jakarta, sebagai bagian dari Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED).

Indonesia menghadapi kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Para pejabat menyoroti potensi obligasi daerah, ekonomi hijau, keuangan digital aman, dan keuangan syariah sebagai sumber alternatif yang dapat dimanfaatkan.