Indonesia Ekspor Pupuk Urea ke Australia, Rp 7 Triliun

Indonesia telah memulai ekspor pupuk urea ke Australia senilai Rp 7 triliun. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa ekspor ini akan dilakukan secara bertahap.

Pengiriman perdana dimulai di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur pada 14 Mei 2026. Pada tahap awal, 47.250 ton pupuk urea diekspor, setara dengan Rp 600 miliar.

Menurut Amran, ekspor akan meningkat secara bertahap. “Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (17 Mei 2026).

Pengiriman pertama melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur dilakukan dengan skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia. Skema ini memastikan semua prosedur kepabeanan dan peraturan perdagangan terpenuhi secara langsung antara dua pemerintah.

Setelah Australia, pemerintah menargetkan pasar ekspor pupuk ke negara-negara strategis lainnya, termasuk India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh. Amran menambahkan: “Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Surplus pupuk domestik tidak terlepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Pada awal pemerintahan, ia mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kebijakan ini memperluas jangkauan penerima manfaat hingga 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya, Amran menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa menambah beban APBN. Ia juga menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani. “Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.

Pemerintah melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun. Proyek-proyek ini melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26% lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dengan dimulainya proyek strategis baru. Pabrik NPK Nitrat di Cikampek mulai beroperasi pada 23 Desember 2025, sementara revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang dimulai pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar US$ 1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Ekspor pupuk urea ke Australia menandai langkah awal Indonesia memperluas pasar ekspor pupuk ke negara-negara strategis. Kebijakan subsidi dan reformasi industri yang telah dilaksanakan menciptakan surplus pupuk domestik, memperkuat ketahanan pangan, dan menurunkan biaya bagi petani. Proyek-proyek industri baru dan modernisasi pabrik menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi pupuk nasional, sekaligus mempersiapkan pasar global dengan produk yang lebih kompetitif.