Indonesia Fokus Debottlenecking, Ubah Birokrasi demi Investor

Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri, membuka sesi pada International Seminar on Debottlenecking Channel yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan pada 12 May 2026. Seminar ini bertujuan membahas hambatan perdagangan dan bagaimana negara dapat mengurangi bottleneck dalam aliran barang dan jasa. Ia menyoroti bahwa dunia kini sedang dilanda perselisihan ekonomi, di mana negara-negara memanfaatkan sumber daya mereka sebagai senjata dalam negosiasi.

"Kita sedang melihat perselisihan hubungan ekonomi. Teknologi dijadikan senjata, keuangan dijadikan senjata, energi dijadikan senjata, data dijadikan senjata, rantai pasokan dijadikan senjata, bahkan sektor keberlanjutan dan standar juga dijadikan senjata," ujarnya. Ia menegaskan bahwa teknologi, keuangan, energi, data, rantai pasokan, keberlanjutan, dan standar kini menjadi senjata dalam perundingan global.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini menambah beban dan keraguan bagi investor yang ingin menanamkan modal di luar negeri. "Dengan ketidakpastian di seluruh dunia ini, dengan beban tambahan baru bagi investor, saya percaya saat ini kita tidak hanya bersaing dalam hal pajak. Kita tidak bersaing dalam memberikan fasilitas yang relevan, kemudahan lahan, atau biaya tenaga kerja," jelasnya. Hal ini membuat investor semakin berhati-hati ketika memutuskan menanam modal di luar negeri, karena ketidakpastian dapat memengaruhi prospek keberhasilan investasi.

Arif menekankan bahwa investor kini mencari ketahanan nasional, kepastian hukum, dan rasa kepercayaan terhadap pemerintah serta mitra usaha domestik. "Kita bersaing dalam hal kepercayaan, prediktabilitas, efisiensi, ketahanan, dan juga posisi strategis. Kecepatan telah menjadi aspek yang sangat penting. Kepastian hukum tentu saja menjadi aspek yang sangat penting, koherensi regulasi, kesiapan infrastruktur, dan saya pikir dalam konteks ini transformasi mendalam adalah sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia," tambahnya. Investor tidak lagi hanya mencari pajak rendah atau fasilitas, melainkan mencari stabilitas dan kepercayaan.

Ia menjelaskan bahwa sebelum masuk ke suatu negara, investor biasanya melakukan analisis ukuran pasar, biaya tenaga kerja, kepastian hukum, dan memeriksa infrastruktur. Ia juga menyoroti pentingnya stempel administrasi. "Saya percaya sebelum investor masuk ke sebuah negara, mereka melakukan analisis ukuran pasar, biaya tenaga kerja, kepastian hukum, serta memeriksa infrastruktur. Di banyak negara seperti Indonesia, terkadang mereka juga memeriksa stempel yang digunakan-siapa yang akan memberikan persetujuan tersebut, dan apakah akan diperlukan stempel lain di masa depan. Jadi bagi kami, inilah yang kami sebut nilai tambah administrasi," ujarnya. Stempel administrasi menjadi indikator penting bagi investor.

Menurutnya, kesiapan regulasi dan infrastruktur menjadi kunci untuk menarik investor asing. Ia menegaskan bahwa program debottlenecking yang sedang berlangsung bertujuan mengurangi hambatan di dunia usaha. "Saya rasa ini bukan tentang deregulasi. Ini lebih tentang arah. Ini lebih tentang ke mana arah investasi Anda di Indonesia di masa depan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang," ungkapnya. Debottlenecking bertujuan menghilangkan birokrasi dan mempercepat proses investasi.

Kesimpulannya, Arif Havas Oegroseno menyoroti bahwa persaingan global kini lebih mengutamakan kepercayaan, kecepatan, dan kepastian hukum daripada sekadar insentif fiskal. Indonesia, melalui upaya debottlenecking dan reformasi regulasi, berusaha memperkuat posisi strategisnya sebagai tujuan investasi yang stabil dan dapat diprediksi.