Indonesia Peringkat Kedua Dunia dalam Ketahanan Energi 2026

J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di dunia sebagai negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global. Hal ini tercatat dalam Laporan Eye on the Market terbaru, berjudul “Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026.”

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi.” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis pada 25 April 2026.

“Di tengah volatilitas harga energi global, posisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih terkendali bagi APBN 2026 dan membantu melindungi daya beli masyarakat serta kelangsungan aktivitas dunia usaha.” tambah Airlangga.

Laporan tersebut menelaah 52 negara yang mencakup sekitar 82 % konsumsi energi dunia. Ia menggunakan insulation factor sebagai ukuran komposit yang menggabungkan empat komponen utama sumber energi domestik: produksi gas domestik, produksi batu bara domestik, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan, sebagai persentase dari energi akhir nasional.

Indonesia mencatat insulation factor sebesar 77 %, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79 %) dan di atas Tiongkok (76 %) serta Amerika Serikat (70 %).

Kekuatan ketahanan energi Indonesia didorong terutama oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 % konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22 %, serta energi terbarukan 7 %.

J.P. Morgan mengelompokkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi. Indonesia juga dinilai memiliki tingkat eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang sedang menjadi sorotan.

Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 % dari total konsumsi energi primer nasional, jauh di bawah negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan (33 %), Taiwan dan Thailand (27 %), serta Singapura (26 %).

Berbeda dengan negara maju, laporan menyoroti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda sebagai yang paling rentan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor minyak dan gas.

Airlangga menegaskan bahwa capaian ini tidak menjadikan Indonesia lengah terhadap risiko yang masih ada. Pemerintah terus memperkuat beberapa arah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan memperkuat penerimaan PNBP.

Selanjutnya, percepatan transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai RUKN dan RUPTL, perluasan adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai strategi struktural menurunkan ketergantungan pada minyak, serta diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko geopolitik.

Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi guna menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan posisi ini, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan energi berkelanjutan dan diversifikasi sumber energi domestik dapat memberikan stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli, sekaligus menempatkan negara ini sebagai contoh bagi negara lain yang menghadapi ketidakpastian harga energi global.