Indonesia Pertimbangkan Pajak Jalur Selat Malaka, Seperti Iran

Pajak jalur pelayaran di Selat Malaka menjadi topik yang dipikirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Konsepnya mirip dengan apa yang sedang dipertimbangkan Iran untuk Selat Hormuz.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut layak dipertimbangkan karena Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto: "Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" Pernyataan tersebut diucapkan dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, pada 22 April 2026.

Menurut Purbaya, pemajakan jalur perdagangan dunia di Selat Malaka dapat dilaksanakan bila ada kerja sama kolektif dengan Malaysia dan Singapura, dua negara yang juga berada di kawasan tersebut. Ia menambahkan: "Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," katanya.

Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa konsep tersebut belum tentu dapat direalisasikan dengan mudah. Ia menyoroti bahwa porsi jalur perairan di Selat Malaka terbesar berada di wilayah Indonesia. Ia berkata: "Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," ujarnya.

Inilah gambaran singkat mengenai upaya Indonesia untuk memanfaatkan jalur maritim strategisnya. Proposal ini menyoroti pentingnya kerja sama regional dan penyesuaian kebijakan agar dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara.