Indonesia Siap Hadapi Gangguan Suplai Energi, Jaga APBN

Beberapa negara di kawasan Timur Tengah mulai merasakan dampak perang yang memengaruhi pasokan energi. Filipina telah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM). Indonesia, yang belum terpengaruh secara langsung, dipanggil untuk bersiap menghadapi kemungkinan gangguan suplai yang serupa.

Pada hari Rabu di kantor Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa “darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan.”

Ia menambahkan bahwa APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih mampu menahan kenaikan harga energi. “Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman,” ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan bahwa perubahan harga minyak dan subsidi energi belum waktunya. “Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata,” jelasnya. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan diri untuk potensi gangguan suplai energi tanpa mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada, sambil menunggu keputusan presiden terkait penyesuaian harga dan subsidi.