Indonesia Target Ganti 30% Aspal Impor dengan Asbuton
Gambar atau konten salah?
Ketegangan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, menambah ketidakpastian pasokan dan harga minyak. Dampaknya langsung terasa pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor yang menjadi bahan baku utama infrastruktur jalan.
Aspal Buton (Asbuton) menjadi alternatif yang menarik. Sebagai sumber daya alam lokal, kualitasnya diakui sebagai salah satu terbaik di dunia. Namun, penggunaan Asbuton olahan masih sangat terbatas, hanya sekitar 4 % dari total aspal nasional.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (02 April 2026).
Ketergantungan tinggi pada aspal impor membuat proyek jalan rawan kenaikan biaya. Saat suplai minyak terganggu dan harga global naik akibat konflik, harga aspal ikut melonjak. Hal ini langsung memengaruhi anggaran pembangunan jalan.
Indonesia masih mengandalkan sekitar 78 % aspal nasional dari impor. Pada 2024, kebutuhan aspal diproyeksikan mencapai 1,056 juta ton, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah menargetkan substitusi minimal 30 % (A30) penggunaan Asbuton olahan dalam campuran beraspal.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 %,” jelas Dody.
Penggunaan Asbuton (A30) tidak hanya mengurangi tekanan impor, tetapi juga menjadi langkah mitigasi risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Dengan substitusi ini, pemerintah berharap dapat menurunkan ketergantungan aspal impor hingga setengah.
“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 %,” tambah Dody.
Manfaat ekonomi ini mencakup penghematan devisa, peningkatan penerimaan pajak, dan penguatan industri lokal. Dengan mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Target Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 %, industri aspal dalam negeri akan mendapatkan peluang lebih besar untuk berkembang.
Strategi ini juga menandai langkah konkret Indonesia mengurangi ketergantungan impor, sekaligus memperkuat kemandirian energi dan material strategis. Kebijakan A30 berpotensi menurunkan biaya pembangunan jalan, mengurangi fluktuasi harga, dan memperkuat industri dalam negeri.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
