Indonesia Tidak Komit Bayar Iuran BoP untuk Gaza 2026
Gambar atau konten salah?
21 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang mengawasi transisi dan rekonstruksi Gaza. Iuran bagi anggota BoP dipatok sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,14 triliun (asumsi kurs Rp 17.147).
Purbaya menegaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo Subianto hanya berkomitmen mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian tanpa janji pendanaan. Ia berkata, “Presiden selalu bilang, 'enggak kita belum ada komitmen bayar.' Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi gak ada komitmen bayar,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Ia juga menegaskan tidak pernah menerima instruksi untuk menyiapkan anggaran terkait iuran BoP. “Apalagi uang saya dipakai untuk Israel jadi itu nggak ada jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji,” tambahnya.
Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran BoP yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia mengatakan, “Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak, tidak pernah,” dikutip pada 22 Maret 2026.
Posisi pemerintah terkait iuran BoP tetap jelas dan tidak berubah. BoP berfokus pada upaya perdamaian di Gaza, namun Indonesia memilih hanya berpartisipasi secara militer tanpa kontribusi finansial. Ini menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia yang memprioritaskan bantuan non-moneter dalam konflik regional.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
