Istana Batalkan Dewan Buruh, Angkat Penasihat Jadi Solusi

Jakarta, 08 Juni 2026 – Istana memutuskan untuk tidak membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh yang pernah dijanjikan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya pada 1 Mei 2025.

Pemerintah mengatakan keputusan ini diambil setelah kajian lebih mendalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa ada skema lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 08 Juni 2026.

Skema alternatifnya adalah mengangkat langsung tokoh buruh menjadi Penasihat Khusus bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Prasetyo menegaskan bahwa keputusan ini berasal langsung dari Prabowo.

Posisi tersebut kini diisi oleh Said Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden KSPI dan mendirikan serta menjadi Ketua Umum Partai Buruh. Ia dilantik pada sore hari di Istana Negara oleh Prabowo.

“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh,” ujar Prasetyo.

Harapannya, kehadiran Said Iqbal dapat mempererat komunikasi antara regulator pemerintah dan para buruh. Prasetyo menambahkan, “Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak apa namanya… birokratis. Di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.”

Perubahan ini menandai pergeseran strategi pemerintah dari pembentukan dewan formal menuju peran penasihat langsung, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dialog dan penyelesaian masalah buruh.