Jalan Padabeunghar: Anggaran Rp54 M, Tapi Rusak Lagi

Kondisi jalan di jalur Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, membuat petugas kewalahan. Ruas jalan provinsi ini seperti titik mati. Sudah berkali-kali diperbaiki, tapi selalu rusak lagi.

Rachmat Rustandi, Sub Koordinator Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas Bina Marga Jabar UPTD Wilayah Pelayanan II, mengungkapkan penyebab utamanya. Truk-truk bermuatan besar melintas di sana. Bobot kendaraan itu jauh melampaui kapasitas kelas jalan yang ada. Masalah ini bahkan pernah mendapat teguran langsung dari Gubernur Jawa Barat.

"Bingung ya kalau ngomongin Padabeunghar. Kendaraannya juga (tonase besar), siapa yang harus melarang? Kita enggak bisa melarang kendaraan lewat walaupun tonasenya besar. Bukan kewenangan di kita, kita hanya fokus memperbaiki," kata Rachmat pada Rabu, 15 Juli 2026.

Ia melanjutkan, "Walaupun Pak Gubernur sempat bilang, 'lebar duit dipake di dinya deui, rusak deui rusak deui da kendaraana garede' (sayang uangnya dipakai di situ-situ lagi, rusak lagi rusak lagi karena kendaraannya besar-besar). Nah itu kan kita yang bingung."

Ditanya soal kemungkinan mengganti spesifikasi material jalan agar lebih kuat, Rachmat mengatakan hal itu terbentur aturan. Secara teknis, jalan provinsi di wilayah tersebut hanya dirancang sebagai jalan Kelas II.

"Itu sudah ada aturannya dari bobot dan ukuran kendaraan. Ukuran kendaraan di sana sebenarnya sudah enggak pada masuk. Tapi mau bagaimana lagi, kita enggak bisa melarang, bukan wewenang kita lah melarang kendaraan berat," jelasnya.

Beban kendaraan yang berlebih bukan satu-satunya masalah. Faktor geologis juga memperparah keadaan. Kontur tanah di kawasan Jampang Tengah sangat labil. Daerah itu berada tepat di jalur patahan aktif.

"Kalau kajian itu mungkin ke Geologi. Karena kalau ditarik garis, Nyalindung sama Padabeunghar itu masuk ke Sesar Cimandiri. Jadi sudah pasti (tanahnya) goyang terus," pungkasnya.

Di sisi lain, pihak dinas mengalokasikan anggaran sebesar Rp 54 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang tahun 2026. Nilai ini naik tipis dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini untuk menyesuaikan dengan dinamika biaya di lapangan.

Rachmat mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran tahun ini dipicu oleh melonjaknya berbagai komponen biaya operasional.

"Pemeliharaan itu sekitar Rp 54 miliar setahun, ada peningkatan sedikit. Dari upah saja sudah naik untuk pekerja lapangannya, solar apalagi," ujar Rachmat.

Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi serapan dana baru mencapai 47 persen. Angka itu belum mencapai separuh dari total pagu yang disediakan. Rachmat menilai capaian tersebut masih dalam koridor ideal. Masih ada sejumlah titik yang masuk dalam daftar pengerjaan.

"Sudah terealisasi baru sekitar 47 persen, karena masih ada beberapa titik yang belum tertangani di anggaran pemeliharaan rutin. Tapi cukup ideal lah dengan anggaran segitu," tuturnya.

Pihak dinas juga tengah berupaya memulihkan kondisi kemantapan jalan di wilayah Sukabumi. Sebelumnya, kondisi itu sempat terpuruk. Berdasarkan survei terbaru, UPTD II kini membidik target kemantapan jalan hingga 90 persen. Angka itu naik dari posisi sebelumnya yang berada di angka 84 persen.

"Kondisi jalan kami relatif paling rendah di antara UPTD lain. Kita kemarin di angka 84 persen, sekarang katanya baru ancang-ancang ke 90 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai karena beberapa titik kemarin yang terkena bencana juga tertangani di tahun ini," jelas Rachmat.

Fokus penanganan tahun ini tersebar di sejumlah titik rawan. Terutama di sepanjang jalur Sukabumi-Sagaranten hingga Tegalbuleud. Ruas tersebut menjadi perhatian khusus. Pergerakan tanah sering terjadi di sana, menyebabkan badan jalan amblas.

Masalah di Padabeunghar menunjukkan kompleksitas penanganan infrastruktur jalan. Bukan hanya soal anggaran perbaikan, tetapi juga pengawasan kendaraan dan kondisi geologis yang sulit diubah. Tanpa koordinasi lintas instansi, siklus perbaikan dan kerusakan kemungkinan akan terus berulang.