Jalur Kereta Baru 14.000 km, Rp 1,2 Triliun, Fokus Luar Jawa

14.000 km jalur kereta baru akan ditambahkan dalam dua dekade ke depan, dengan anggaran total Rp 1.200 triliun. Rencana ini mencakup reaktivasi jalur mati dan pembangunan jalur baru. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perlunya langkah ini segera, mengingat selisih investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian masih cukup signifikan.

“Selama ini bisa dikatakan terjadi underinvestment. Memang kita bukan seperti negara kontinental yang saling terhubung daratannya, sehingga pengembangan kereta bisa dilakukan secara masif ke semua arah. Kita negara kepulauan, tapi tetap saja kita perlu pengembangan kereta,” kata AHY dalam konferensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, 22 April 2026.

Menurutnya, biaya pengelolaan atau pembangunan jalur kereta baru jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan atau perbaikan jalan secara nasional. Contohnya, dalam anggaran belanja pemerintah 2026, pembangunan dan perbaikan jalan nasional dapat menghabiskan lebih dari Rp 46 triliun. Sementara itu, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta hanya sekitar Rp 5 triliun. Artinya, terdapat selisih anggaran hingga Rp 41 triliun pada 2026 saja.

“Underinvestment ini jika dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan kita, tahun 2026 ini saja misalnya, bisa dikatakan Rp 46 sekian triliun itu untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp 5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ,” terangnya.

AHY menjelaskan bahwa mayoritas jalur kereta saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara di pulau besar lain seperti Sumatra dan Sulawesi jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan, infrastruktur transportasi massal ini belum tersedia sama sekali di Pulau Kalimantan. Dari kurang lebih 12 ribu kilometer secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. Yang aktif, yang operasional sekitar 7 ribu kilometer. Sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatra ada, tapi tentunya belum sangat terhubung,” ujar AHY.

“Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja. Nah, dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” lanjutnya.

Melihat kondisi ini, AHY mengatakan penambahan jalur kereta baru akan difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa. Tujuannya menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. “Kita tahu wilayah Kalimantan luas sekali dan kaya dengan sumber daya alam mineral. Termasuk menghubungkan antarprovinsi dari utara ke timur, ke selatan, ke tengah, hingga ke barat, semuanya penuh dengan potensi sumber daya alam. Nah, inilah yang saya rasa menjadi peluang yang sangat baik,” paparnya.

“Kalau saja ini bisa kita dorong terus, maka akan memberikan keuntungan bagi negara dan semua pelaku usaha di bidang komoditas sumber daya alam tadi. Ini juga akan mempercepat proses hilirisasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat bagi komoditas tambang kita,” ujar AHY lagi.

Namun, mengingat pengembangan jalur ini merupakan proyek jangka panjang hingga 2045, prosesnya harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan yang matang. “Bicara proyek yang bisa dikerjakan lebih cepat, bisa dikatakan quick wins, tadi ada beberapa yang kita identifikasi. Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang,” tandasnya.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat menutup kesenjangan investasi antara transportasi darat dan kereta api, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi wilayah-wilayah yang selama ini belum terhubung. Koneksi yang lebih baik diharapkan memperkuat distribusi komoditas, mempercepat hilirisasi, dan meningkatkan nilai tambah bagi industri tambang serta sektor ekonomi lainnya. Rencana ini menandai langkah konkret menuju jaringan transportasi nasional yang lebih seimbang dan berkelanjutan.