Jamaludin Dukung Tetap BBM/LPG Subsidi 2026, Fokus Migas
Gambar atau konten salah?
Jamaludin Malik, anggota Komisi XII DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia menekankan pentingnya peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. “Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin 08 Juni 2026.
Jamaludin juga mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi hingga akhir tahun. Ia berpendapat bahwa harga BBM dan LPG subsidi yang tetap terjangkau akan membantu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2026. “Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga didukung oleh perkembangan harga minyak yang mulai menunjukkan tren yang lebih kondusif. Pemerintah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) Mei 2026 sebesar US$ 106,56 per barel, turun US$ 10,75 per barel dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai US$ 117,31 per barel. Penurunan tersebut memberikan ruang yang lebih baik bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Jamaludin menegaskan bahwa subsidi energi masih memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menambahkan bahwa stabilitas harga energi juga sangat penting bagi keberlangsungan sektor produktif seperti UMKM, transportasi, perikanan, pertanian, dan sektor usaha lainnya yang menjadi penggerak perekonomian nasional. “Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya.
Dengan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi, pemerintah berharap dapat menstabilkan daya beli konsumen, mengurangi tekanan inflasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemerintah tetap fokus pada peningkatan produksi migas domestik dan diversifikasi sumber energi guna memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
