Jepang Hadapi Penurunan Populasi, Demografi Kritis

Populasi Jepang terus menurun, dan krisis ini semakin mendesak. Jika tidak ditangani, negara ini berpotensi kehilangan banyak warga dalam beberapa dekade ke depan.

Data 2024 dari Kementerian Urusan Dalam Negeri menunjukkan 686.061 kelahiran, angka terendah sejak 1899, dan 1,59 juta kematian. Jumlah kematian melebihi kelahiran hampir satu juta, mencatat penurunan populasi tahunan terbesar sejak pencatatan dimulai enam dekade lalu. Bank Dunia menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia, hanya dikalahkan Monako.

Keizo Takemi, mantan Menteri Kesehatan, pernah menyatakan bahwa prospek demografi Jepang sudah dalam keadaan kritis. Ia memperingatkan bahwa negara itu hanya punya waktu hingga tahun 2030‑an untuk mengubah arah. Pernyataan ini menyoroti urgensi tindakan cepat.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Jepang telah meluncurkan berbagai strategi. Di antaranya memperluas fasilitas penitipan anak, memberikan subsidi perumahan, dan bahkan merancang aplikasi kencan yang dikelola pemerintah. Di Tokyo, uji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu diberlakukan pada tahun lalu untuk mendorong pegawai agar lebih fokus pada kehidupan keluarga.

Ryuichi Kaneko, pakar demografi dan profesor di Universitas Meiji, mengungkap akar penyebab krisis populasi. Ia mengatakan:

"Saya yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem," katanya.

Kaneko menambahkan:

"Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik, dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara tidak proporsional juga dibebankan kepada perempuan," ia menjelaskan.

Perubahan pola hidup juga memengaruhi keinginan orang Jepang untuk membentuk keluarga. Survei 2022 menunjukkan bahwa di antara orang dewasa yang belum pernah menikah, semakin sedikit yang berniat menikah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang merasa tidak akan kesepian meski tetap hidup sendiri. Sekitar sepertiga responden menyatakan tidak menginginkan hubungan apapun.

Beberapa faktor memicu penurunan ini: biaya hidup tinggi, upah stagnan, ruang terbatas, dan budaya kerja yang menuntut. Bagi wanita, faktor ekonomi bukan satu-satunya. Jepang masih sangat patriarki; wanita yang menikah sering diharapkan menjadi pengasuh, meski pemerintah berusaha melibatkan suami. Semua alasan ini membuat banyak orang menunda pernikahan, menua di usia 40 tahun, dan tetap hidup lajang. Banyak wanita juga mandiri secara ekonomi, menambah kompleksitas situasi.

Di akhir 2023, Jepang menggandakan upaya mengatasi krisis demografi dengan menyetujui paket USD 5 miliar untuk memperluas tunjangan anak, meningkatkan perawatan anak, dan memperkuat dukungan pendidikan. Pemerintah juga melonggarkan aturan imigrasi, bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan lansia dan manufaktur. Reformasi ini bertujuan melipatgandakan tenaga kerja asing pada tahun 2040, sehingga lebih banyak pekerja dapat tinggal lebih lama dan membawa keluarga.

Dengan kombinasi kebijakan domestik dan kebijakan imigrasi, Jepang berusaha menstabilkan jumlah penduduk. Namun, perubahan budaya dan struktur sosial yang mendalam masih menjadi tantangan utama. Keberhasilan strategi ini akan bergantung pada seberapa cepat masyarakat dapat menyesuaikan nilai dan peran tradisional dalam kehidupan modern.