Kades Kedungwinong Akhirnya Setuju Salat 1x Setelah Mediasi

Kepala Desa (Kades) Kedungwinong, Miyadi, tidak memberikan izin pelaksanaan salat Idul Fitri pada Jumat, 20 Maret 2026, yang menimbulkan sorotan di wilayah Sukoharjo.

Gubernur Kabupaten Sukoharjo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan pembinaan kepada Miyadi.

“Nanti akan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan,” kata Abdul Haris Widodo, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, pada 22 Maret 2026.

Haris mengimbau para kades agar menjaga toleransi terkait perbedaan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri dan menegaskan, “Harapan saya ke depan kejadian tersebut tidak terulang lagi di Sukoharjo. Tentu kita ingatkan kepada seluruh rekan-rekan Kades untuk senantiasa bisa menjaga dan menghormati perbedaan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri.”

Ia juga menegaskan pentingnya fasilitasi, “Kades harus memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada semua golongan dalam pelaksanaan sholat Id agar warga bisa melaksanakan sholat Id, agar situasi tetap adem ayem, kondusif, dan terjaga ketenteraman di masyarakat.”

Beredar di media sosial Facebook, sebuah postingan menuduh bahwa salat Id di Desa Kedungwinong dibubarkan. Postingan tersebut diunggah oleh akun Website Sang Pencerah dan menampilkan flyer pengumuman di Masjid Jami'ul Khair, Jumat 20 Maret, yang menyatakan: “Sholat Idul Fitri di Masjid Jami'ul Khair, Jumat 20 Maret dilarang oleh Kepala Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan dalih menyatukan sholat di hari Sabtu.”

Gambar tangkapan layar chat grup WhatsApp “GROUP IBU-IBU RW 1” menampilkan pesan dari kontak bernama Ngatini Miyadi yang berkata, “Bismillah... Pangapunten umm, di sini perlu saya tekankan, bahwa Pemerintah Desa tidak memberikan izin utk kegiatan sholat Id di Masjid Jami'ul Khoir Dukuh Kedungwinong. Krn sdh disepakati bahwa sholat Id hanya dilaksanakan di lapangan utama Desa Kedungwinong mengikuti keputusan pemerintah, ngoten njih umm.”

Menanggapi tuduhan tersebut, Miyadi memberikan klarifikasi bahwa pemerintah desa telah menyepakati pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha hanya satu kali. Ia berkata, “Kami dari pemerintah desa hanya menjalankan kesepakatan, kesepakatan musyawarah Pemerintah Desa, LP2A, Takmir Masjid, Mushola se-Desa Kedungwinong bahwa di Kedungwinong tidak ada kegiatan salat dua kali.”

Ia menambahkan, “Ya lupa berapa tahun, tapi memang sebelum-sebelumnya sudah memang seperti ini. Tadi Pak Lurah sepuh hadir, memang dulu juga seperti itu kesepakatannya.”

Setelah mediasi antara Kades Kedungwinong, Panitia Salat Idul Fitri Masjid Jami'ul Khoir, dan Pengurus Muhammadiyah Sukoharjo, pihak desa meminta maaf dan berjanji akan memfasilitasi pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha dua kali jika diperlukan.

“Akhirnya kita sepakat apa yang menjadi keputusan kami Pemerintah Desa, LP2A, Takmir Masjid dan Mushola se-Desa Kedungwinong pada saat itu, yang menyatakan bahwa kegiatan Salat Idul Fitri hanya satu kali di Desa Kedungwinong. Mulai sekarang kita sepakati itu tidak boleh (dibatasi),” ujar Miyadi setelah mediasi di kantor desa, 20 Maret 2026.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan ibadah di tingkat desa. Dengan adanya pembinaan dan mediasi, diharapkan konflik serupa dapat dihindari di masa mendatang.