Kantin Sekolah Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memberi makanan sehat gratis kepada siswa di seluruh Indonesia. Baru-baru ini, Syarifudin, peneliti di Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengusulkan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana. Ia menilai langkah ini strategis, realistis, dan tepat sasaran.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Syarifudin. Ia mengutip laman resmi Umsura pada Rabu, 17 Juni 2026.

Program MBG pada tahun 2026 mendapat anggaran sebesar Rp 268 triliun. Dana tersebut dipakai untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan pihak utama dalam pelaksanaan program. Untuk satu SPPG dibutuhkan investasi besar: pembangunan dapur, penyediaan peralatan, dan biaya distribusi makanan.

Distribusi menjadi komponen yang menyerap sebagian besar anggaran. “Jika kantin sekolah dilibatkan sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan biaya dari aspek distribusi ini. Dengan begitu, efisiensi anggaran bisa dilakukan,” ujarnya. Ia menjelaskan, “Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks.”

Selain meningkatkan gizi, MBG juga berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Saat ini, bahan baku dibeli dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain‑lain. “Saat MBG dialihkan ke kantin sekolah, pedagang yang selama ini jadi bagian dari ekosistem pendidikan semakin punya peluang untuk terlibat aktif,” ungkap Syarifudin. Ia menambahkan, “Perputaran ekonomi pasti akan terjadi bahkan lebih luas. Hal ini dikarenakan perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kelompok tertentu yang memiliki akses modal besar. Pedagang UMKM di lingkungan sekolah ke depan akan bisa juga merasakan manfaatnya.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, Syarif mengingatkan perlunya persiapan matang. “Setiap kantin yang ditunjuk harus memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan fasilitas yang layak. Pengelola kantin sekolah juga perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk penyusunan menu, pengolahan makanan, perhitungan gizi, hingga manajemen keamanan pangan,” tegasnya. Ia menegaskan, “Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik.”

Menurut Syarifudin, MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai program bantuan makanan. Ia menekankan, “MBG harus jadi program investasi strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.” Model pelaksanaan yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Dalam konteks ini, kantin sekolah tidak lagi sekadar tempat membeli makanan, melainkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.”

Secara keseluruhan, melibatkan kantin sekolah dalam MBG dapat menekan biaya distribusi, memperluas dampak ekonomi bagi UMKM, dan meningkatkan kualitas gizi siswa. Namun, kesuksesan inisiatif ini tergantung pada standar sanitasi, pelatihan pengelola, dan dukungan kebijakan yang tepat.