Kebocoran Anggaran Capai Rp 1.000 Triliun, Prabowo Geram
Gambar atau konten salah?
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai sekitar 6,5. Menurutnya, angka ini menjadi bukti bahwa perekonomian nasional belum berjalan secara efisien.
"Semua pakar mengatakan, kalau bicara ekonomi Indonesia mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor," ujar Prabowo dalam acara Harlah ke-28 PKB yang disiarkan secara daring pada Kamis, 23 Juli 2026.
Prabowo kemudian menjelaskan makna dari ICOR tersebut. "Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya, bahasa sono-nya adalah Incremental Capital Output Ratio. Artinya kalau kita mau tambah kaya satu dolar atau satu rupiah, untuk dapat satu rupiah kita harus keluarkan enam setengah rupiah. Untuk dapat satu dolar, kita harus keluarkan enam setengah dolar," jelasnya.
Presiden membandingkan kondisi ini dengan negara-negara tetangga. Skor ICOR mereka berada di kisaran 3 atau 4. Artinya, mereka hanya perlu mengeluarkan empat dolar untuk mendapatkan satu dolar. "Kalau negara lain mereka bisa dapat satu dolar, mereka hanya keluarkan empat dolar. Selisih dua dolar sama berapa negara tetangga kita. Dua per enam, sepertiga, ini artinya 30% kekayaan kita bocor," papar Prabowo.
Prabowo menuding inefisiensi birokrasi dan praktik penggelembungan harga barang atau jasa yang dibeli oleh berbagai Kementerian dan Lembaga sebagai penyebab utama kebocoran ini. Ia menyebut praktik ini sebagai 'akal-akalan' yang tengah diperbaiki pemerintahannya.
"Anggaran negara adalah US$ 270 miliar, Rp 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih Rp 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan, saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi," tegasnya.
Ia menambahkan, "Semua sudah tahu apa yang terjadi. Iya kan? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Benar? Benar? Ibu-ibu tahu, apa saja, kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan."
Sejak menjabat, Prabowo mengklaim pemerintahannya langsung melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Dana hasil penghematan ini dialokasikan untuk program-program yang dinilai lebih berdampak langsung, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur jembatan.
"Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari tiga ratus triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu, mereka tidak mau nunggu lagi," pungkas Prabowo.
Angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam penggunaan modal. Kebocoran anggaran yang disebutkan Prabowo, jika benar mencapai 30%, berarti potensi belanja negara yang hilang sangat besar dan bisa dialihkan ke program yang lebih produktif.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
