Kebocoran Data Penduduk Bandung, Lebih dari 1 Juta Baris

Di kota Bandung, sebuah akun Twitter bernama VECERT Analyzer mengumumkan bahwa data kependudukan warga kota tersebut dapat telah dibobol. Peringatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ribuan, bahkan jutaan, informasi pribadi bisa disalahgunakan oleh kelompok peretas.

VECERT Analyzer memposting peringatan pada 29 Maret 2026. Dalam tweet tersebut, ia menulis: “PERINGATAN: Kebocoran Database Penduduk Bandung,” menandai potensi risiko yang mengancam data warga Bandung.

VECERT Analyzer adalah akun Keamanan Siber & CTI. Perusahaan ini fokus pada analisis kritis dan penelitian terhadap ancaman digital. Ia sudah sering mengunggah peringatan kebocoran data yang menimpa perusahaan dan sektor pemerintahan di berbagai negara.

Dalam pernyataannya, VECERT Analyzer menuding kelompok hacker bernama “Petrusnism” sebagai pelaku utama. Kelompok ini diklaim telah mengumpulkan data kependudukan Bandung yang mencapai lebih dari satu juta baris.

Ia menulis: “Kami mendeteksi kebocoran data besar yang berdampak pada Kota Bandung, Indonesia. Pelaku ancaman dengan nama “petrusnism” telah merilis sebuah database yang berisi informasi pribadi rinci dari lebih dari satu juta warga, yang diduga diambil secara ilegal dari catatan resmi kependudukan,” ucapnya. Ia menutup dengan: “Korban: Database Penduduk Bandung, Indonesia Pelaku: petrusnism. Jumlah data: +1.000.000 baris (data individu). Tanggal kebocoran: Maret 2026 (kemungkinan kejadian baru-baru ini),” tutup unggahan tersebut.

Respons awal datang dari Disdukcapil Kota Bandung. Pihak ini menghubungi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tatang Muhtar, melalui pesan singkat. Tatang mengakui akan menelusuri informasi tersebut terlebih dahulu.

Ia menyatakan: “Mangga ditelusuri dulu, nuhun infonya,” singkatnya.

Disdukcapil kemudian mengklarifikasi bahwa situasi ini mirip dengan surat yang telah dikirim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data Disdukcapil, Yuanda Gustazi, menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu sudah ada surat dari BSSN yang dikirim ke Computer Security Incident Response Team (CSIRT), sebuah tim di bawah kewenangan Diskominfo.

Ia mengatakan: “Kalau yang di X itu senada dengan surat yang ditunjukkan kepada CSIRT dari BSSN. Suratnya tidak ditunjukkan ke Disdukcapil, tapi ke tim CSIRT ini,” via sambungan telepon pada 6 April 2026.

Yuanda mengaku belum bisa berbicara lebih detail soal dugaan pembobolan data kependudukan. Ia menyatakan bahwa kepimpinannya akan membuat keterangan resmi untuk menjawab hal itu.

Ia menambahkan: “Nah, tim CRSIRT mengkonfirmasi ke kami ke Disdukcapil. Jadi yang kebocorannya bukan dari disdukcapil. Paling kita ada press release sesuai arahan Pak Kadis nanti, jadi kita enggak bisa jawab langsung langsung sekarang di sini,” ujarnya.

Meski begitu, Yuanda turut mengomentari aksi pembobolan data yang diumumkan di media sosial. Menurutnya, penyebabnya bisa saja tidak hanya berasal dari Disdukcapil, karena layanan publik saat ini sering melampirkan dokumen kependudukan secara digital.

Ia berkata: “Kami sendiri kurang tahu karena memang kalau dilihat dari data sekarang itu kan hampir setiap pelayanan publik menggunakan elemen yang sama ya sebagai kunci. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan NIK tentunya. NIK ini kan dimulai tahun 2018, menjadi satu kata kunci di setiap layanan, satu deret kunci bahwa setiap layanan itu harus menyertakan NIK,”

Ia menutup: “Sehingga sekarang yang menggunakan NIK itu kan tidak hanya di Disdukcapil, hampir di seluruh layanan. Seperti layanan bank, kepolisian, semua berawal dari NIK dulu. Yang pasti nanti akan kami siapkan press rilisnya soal hal ini,”

Dengan informasi ini, pihak terkait masih menunggu investigasi lebih lanjut. Keterangan resmi akan dirilis setelah arahan dari pihak berwenang. Peristiwa ini menyoroti pentingnya keamanan data pribadi di era digital, di mana satu elemen seperti NIK dapat menjadi kunci bagi berbagai layanan publik.