Kemenkeu Kerahkan Pegawai Awasi SPPG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan di Indonesia akan dikerahkan untuk mengawasi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang ingin mengurangi jumlah penerima MBG, khususnya anak-anak dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Menurut perhitungannya, kebijakan itu bisa menghemat anggaran MBG.

Namun untuk urusan teknis, kata Purbaya, sepenuhnya diserahkan ke BGN. Kemenkeu hanya membantu mengawasi jalannya SPPG di lapangan.

"Saya hanya bantu awasin SPPG-SPPG pakai pegawai-pegawai Keuangan di seluruh Indonesia. Apakah SPPG itu betul-betul jalannya sesuai dengan yang direncanakan?" ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 23 Juli 2026.

Ia menambahkan, jika ditemukan masalah di SPPG, pihaknya akan memberikan catatan perbaikan ke BGN. Bahkan bila catatannya sangat buruk, ia tidak ragu merekomendasikan penutupan SPPG.

"Kalau nggak kita kasih usulan ke BGN untuk memperbaiki cara mereka kerja, atau kalau jelek sekali ya tutup aja. Itu kalau kata Kepala BGN sebelumnya ya, Bu Nanik, kan sekarang ganti," jelas Purbaya.

Sebelumnya, BGN mengaku masih membuka peluang untuk efisiensi anggaran program MBG di tahun 2026. Saat ini BGN sudah berhasil menekan anggaran dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun.

Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan angka efisiensi itu masih bersifat sementara. Bahkan masih ada ruang untuk penurunan lebih dalam karena pihaknya sedang mengkaji ulang sasaran penerima manfaat MBG.

"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp 268 triliun itu menjadi Rp 229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola," ungkap Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Selasa 21 Juli 2026.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menekankan bahwa angka efisiensi tersebut belum final. Pasalnya, BGN tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama.

Fokus BGN saat ini adalah menyelaraskan distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Hal ini dinilai penting karena ditemukan beberapa sekolah menerima MBG dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda.

"Kami temukan ada satu sekolah, ternyata dilayanin oleh dua SPPG. Kelas 1-kelas 3 dilayanin SPPG A. Kelas 4-kelas 6 dilayanin SPPG B. Begitu disandingin sama Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh ya," terang Arumsari di lokasi yang sama.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Dengan adanya pengawasan dari Kemenkeu dan upaya efisiensi dari BGN, pemerintah berharap program ini bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan adanya satu sekolah yang dilayani dua SPPG berbeda menunjukkan masih ada pekerjaan rumah dalam koordinasi distribusi di lapangan.