Kementerian Keuangan: Efisiensi Anggaran K/L, Potong 10%
Gambar atau konten salah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) setelah salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Tujuannya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Purbaya menegaskan bahwa potongan anggaran dirancang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kondisi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kementerian akan dipaksa mengajukan anggaran baru yang lebih kecil, sementara anggaran yang diminta berlebih akan dibatasi. Meski kementerian meminta perubahan, Purbaya tetap menegaskan keputusan pemotongan.
Pertama, Purbaya usulkan setiap K/L memotong anggaran mereka sebesar 10 %. Namun setelah mendengar respon bahwa kementerian hanya akan menambah anggaran, ia beralih strategi: pembayaran langsung akan dipotong, dan kementerian disarankan menyesuaikan belanja mereka. Persentase akhir masih dalam perhitungan.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya pengeluaran yang harus dibelanjakan tepat waktu. Ia berjanji memonitor likuiditas sistem ekonomi setiap hari di Kemenkeu. Program yang tidak memberi dampak signifikan atau memiliki perkembangan lambat akan ditunda atau dihapus.
- Potongan anggaran langsung, tidak hanya permintaan peningkatan.
- Belanja penting diprioritaskan, sementara program lambat ditunda.
- Monitoring harian menjaga likuiditas ekonomi.
Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan menyesuaikan belanja operasional K/L agar lebih efisien, sambil menjaga stabilitas APBN dan kesejahteraan ekonomi nasional.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
