Kementerian Perumahan Kembalikan Lahan Negara untuk Hunian

Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengungkapkan temuan besar mengenai tanah negara yang kini berada di bawah penguasaan pihak ketiga. Temuan tersebut muncul setelah beliau melakukan peninjauan bersama Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

Beberapa lahan negara yang terlibat tersebar di wilayah strategis, mulai dari Tanah Abang Jakarta Pusat, Bandung Jawa Barat, hingga Medan Sumatera Utara. Lahan-lahan ini berada di sepanjang rel kereta api, yang menjadi aset penting bagi pembangunan infrastruktur.

Maruarar menegaskan bahwa tanah-tanah tersebut akan dikembalikan ke kepemilikan negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia akan segera melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Rapat terbatas di Istana Kepresidenan dijadwalkan pada siang hari ini.

"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," seru Maruarar saat tiba, Senin (06 April 2026). "Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu, ya," ujarnya menegaskan.

Dalam catatan internal, ditemukan tiga bidang lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Tanah Abang yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Lahan tersebut akan diambil alih kembali dan disiapkan untuk pembangunan 3 juta rumah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk proyek hunian tersebut. PT Astra Internastional Tbk sudah menyanggupi pembangunan, bekerja sama dengan KAI untuk menciptakan 1.000 unit hunian. Setiap unit berukuran 35 meter persegi, dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Inisiatif ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara dan menyediakan rumah terjangkau bagi warga. Dengan pengembalian tanah negara dan kolaborasi swasta, diharapkan program hunian dapat diselesaikan tepat waktu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.