Kepala BGN Ancam Pecat Kepala Dapur Mark Up Harga

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berani melakukan praktik mark up harga bahan pangan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ancaman pemecatan hingga penutupan dapur siap diberikan jika terbukti ada pelanggaran.

"Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar di mark up itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026.

Ia meminta para mitra SPPG untuk segera melaporkan ke BGN jika menemukan indikasi pelanggaran. Sudaryono menegaskan bahwa pengadaan bahan makanan untuk program MBG harus berjalan secara adil dan transparan.

"Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Sehingga silahkan, jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain bisa dilaporkan kepada kami," tambahnya.

Langkah tegas ini diambil agar kerja keras dan dedikasi ribuan orang yang jujur serta berintegritas dalam menjalankan program MBG tidak ternodai oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudaryono menekankan bahwa Kepala SPPG merupakan pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan status tersebut, para kepala dapur berperan sebagai abdi negara. Oleh karena itu, integritas dalam mengelola dapur menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

"Saya ulangi status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik," jelas Sudaryono.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan akses gizi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan ketat dan sanksi tegas, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai tujuan tanpa adanya penyimpangan yang merugikan banyak pihak.