Keraton Solo Tegaskan Tidak Ada Sura di Baliho Gladak

Di kawasan Gladak, kota Solo, dua baliho besar muncul di sisi kanan dan kiri jalan. Baliho kiri menampilkan gambar Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, sedangkan baliho kanan memuat wajah Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama KPH Panembahan Agung Tedjowulan dan GRAy Koes Moertiyah, yang juga dikenal sebagai Gusti Moeng.

GKR Panembahan Timoer Rumbay, pejabat Keraton Solo, mengungkapkan ketidaksesuaiannya terhadap isi kedua baliho tersebut. Ia mengatakan bahwa “baliho itu tidak menyampaikan akan diadakannya Sura. Tidak ada tulisannya ucapan selamat apa, atau Tahun Baru Sura yang akan dilakukan kapan, itu tidak ada. Dua-duanya, kanan dan kiri tidak ada,” ujar Rumbay kepada awak media di Kori Talangpaten pada 09 Juni 2026.

Menurut Rumbay, klaim tentang pelaksanaan Sura yang terhubung dengan baliho tersebut merupakan disinformasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti kuat untuk memperkarakan hal ini. “Penyampaian informasi Sura kapan itu tidak ada kaitannya dengan baliho. Tetapi saya sebagai salah satu (perwakilan) kelompok akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sudah mengantongi banyak bukti bahwa apa yang disampaikan di baliho itu tidak benar. Menurut kami, itu adalah pembohongan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa ia belum memikirkan penurunan baliho secara paksa. Langkah tersebut diambil demi menjaga keamanan di wilayah Solo Raya. “Kami tidak ingin ribut ya, karena kami ingin menjaga stabilitas keamanan di sekitar Kota Surakarta dan Solo Raya, supaya tidak terjadi sesuatu yang memicu chaos,” ujarnya.

Rumbay juga menyoroti penggunaan jabatan yang terpampang pada baliho oleh GRAy Koes Moertiyah. Dalam baliho, Gusti Moeng memakai jabatan sebagai Pengageng Sasana Wilapa. Ia menjelaskan bahwa surat dari Sasana Wilapa yang mengesahkan jabatan tersebut berasal dari masa Pakubuwono XIII. Setelah masa tersebut berakhir pada tahun 2017, Sasana Wilapa dipegang oleh Kanjeng Dany. “Karena Gusti Moeng memang Sasana Wilapa ketika Sinuhun Pakubuwono XIII jumeneng dan selesai ketika 2017. Setelah Sinuhun Pakubuwono XIII seda sebagai Sasana Wilapa adalah saya,” pungkasnya.

Di sisi lain, KPH Eddy Wirabhumi, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA), menilai pemasangan baliho bertuliskan “Karaton Surakarta Wajib Dilestarikan” di Gapura Gladak sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Keraton dan negara. Ia menegaskan bahwa hubungan strategis antara Keraton Solo dan Pemerintah Republik Indonesia kini dijembatani melalui Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, aspek kebudayaan merupakan pilar penting dalam sistem pertahanan nasional yang tidak boleh dipandang sebelah mata. “Ini adalah menyambungkan hubungan keraton dengan negara, keraton dengan pemerintah. Memang dimulai dari Kementerian Kebudayaan, tetapi jangan lupa bahwa di antara elemen-elemen penting pertahanan negara, pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting,” kata Eddy Wirabhumi.

Di lapangan, seorang tukang becak bernama Teguh, berusia 50 tahun, melaporkan bahwa baliho tersebut dipasang pada hari Sabtu 06 Juni 2026. “Kalau ini (baliho) baru aja, kemarin. Duluan yang ini (baliho PB XIV Mangkubumi) dipasangnya,” kata Teguh ketika ditemui di kawasan Gladak pada 07 Juni 2026.

Baliho Fadli Zon, Tedjowulan, dan Gusti Moeng terpampang di sisi seberang baliho PB XIV Mangkubumi. Di sana, ketiganya terlihat mengenakan pakaian berwarna hijau, menandakan kesatuan visual yang diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat.

Perbedaan pandangan antara pihak Keraton dan pihak yang menampilkan baliho menimbulkan ketegangan. Sementara Keraton menegaskan bahwa baliho tidak mencantumkan informasi tentang Sura, pihak yang menampilkan baliho menilai bahwa pesan tersebut penting untuk mempromosikan kebudayaan dan memperkuat identitas Keraton. Namun, Rumbay menolak klaim tersebut, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara baliho dan pelaksanaan Sura.

Di tengah perdebatan ini, pihak Keraton menekankan pentingnya dialog dan penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa tindakan gegabah dapat memicu bentrokan fisik di lapangan. “Kami tidak ingin ribut ya, karena kami ingin menjaga stabilitas keamanan di sekitar Kota Surakarta dan Solo Raya, supaya tidak terjadi sesuatu yang memicu chaos,” ulang Rumbay.

Di sisi lain, Eddy Wirabhumi menyoroti peran Keraton dalam sistem pertahanan nasional. Ia menekankan bahwa kebudayaan adalah komponen penting yang harus dipertahankan. “Pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting,” ujarnya, menegaskan bahwa Keraton dan Pemerintah harus bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya.

Peristiwa ini menyoroti sensitivitas kebudayaan di Solo. Baliho yang dipasang di jalan utama menjadi simbol ketegangan antara tradisi dan modernitas. Sementara Keraton menegaskan bahwa pesan yang disampaikan tidak berkaitan dengan Sura, pihak yang menampilkan baliho menilai bahwa pesan tersebut penting untuk mempromosikan kebudayaan dan memperkuat identitas Keraton.

Konflik ini juga menyoroti pentingnya akurasi informasi. Rumbay menegaskan bahwa klaim tentang Sura yang terkait dengan baliho adalah disinformasi dan ia bersedia menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kebenaran. Ia menekankan bahwa bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan di baliho tidak benar.

Di sisi lain, Eddy Wirabhumi menekankan bahwa hubungan Keraton dengan Pemerintah harus terus diperkuat. Ia menegaskan bahwa kebudayaan harus dipertahankan sebagai bagian penting dari pertahanan nasional. Ia menekankan bahwa Keraton dan Pemerintah harus bersinergi untuk melestarikan warisan budaya.

Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan akurat dalam konteks kebudayaan. Ketegangan antara pihak Keraton dan pihak yang menampilkan baliho menyoroti perlunya dialog dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Solo.