Kerugian Pangan Indonesia Rp 20‑30 Triliun Tahunan

Kementerian Koordinator bidang Pangan menegaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar isu kesehatan. Ia juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp 20‑30 triliun per tahun.

Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan hal tersebut dalam Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Ia berkata, “Nah, kalau kita lihat Indonesia secara makro ini juga cukup besar, Rp 20‑30 triliun per tahun yang mana kerugiannya itu bisa kita lihat dari berbagai komponen ya, terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu ada UMKM ditutup, lalu ekspor ditolak, pariwisata drop juga produktivitas tenaga kerja turun.” Wacana ini diangkat pada Senin, 27 April 2026.

Kerugian tersebut muncul dari beberapa sektor. UMKM pangan terpaksa menutup, produk ekspor ditolak, pariwisata menurun, dan produktivitas tenaga kerja menipis. Semua faktor ini menambah beban ekonomi negara.

Melihat secara global, dampak keamanan pangan menjadi lebih besar lagi. Menurut laporan Bank Dunia, kerugian akibat pangan tidak aman mencapai US$ 110 miliar atau Rp 1.760 triliun per tahun. Laporan tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, dan fokus pada negara berpendapatan menengah ke bawah. Nani mengutip, “Jadi, kalau yang secara global basisnya adalah dari Bank Dunia kita lihat per tahun itu US$ 110 miliar atau sekitar Rp 1.760 triliun. Jadi, angka yang besar sekali, dan ini mencakup tiga hal dari aspek biaya kesehatan, lalu produktivitas yang hilang, dan juga ini berfokus kepada negara‑negara yang menengah ke bawah.”

Dari sisi kesehatan, data WHO menunjukkan Indonesia menanggung kerugian sekitar Rp 3 triliun per tahun. Secara global, sekitar 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat pangan tidak aman, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang dapat timbul. Nani menegaskan, “Data dari WHO juga menyebutkan sebenarnya bahwa dampak‑dampak kesehatannya kalau di Indonesia ini kerugiannya bisa sampai Rp 3 triliun per tahun. Tapi sebenarnya di WHO menyampaikan bahwa keamanan pangan ini juga bisa mengancam ya, kalau tidak ditangani dampaknya itu cukup besar. Jadi setiap hari 1,6 juta sakit karena tidak ada atau jaminan keamanan pangan.”

Dampak keamanan pangan juga dirasakan dalam program pemerintah. Kasus keracunan makanan yang sempat terjadi menyebabkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan potensi kehilangan manfaat yang seharusnya muncul.

Untuk menekan risiko dan dampak lebih luas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 terkait Keamanan Pangan. Peraturan ini bertujuan memperkuat pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasok.

Keamanan pangan, yang sering dianggap hanya soal kesehatan, ternyata memiliki dampak ekonomi yang luas. Kerugian yang diukur dalam triliunan rupiah menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan kebijakan yang mendukung. Dengan regulasi baru, diharapkan risiko dapat diminimalkan dan manfaat program pemerintah tetap terjaga.