Komdigi Uji Coba Digital Bansos di Banyuwangi Untuk Semua

Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulai uji coba teknologi digital untuk penyaluran bantuan sosial. Tujuannya agar proses menjadi lebih tertib, transparan, dan adil.

“Penggunaan teknologi digital tersebut dilakukan melalui yang kita sebut dengan DPI, Digital Public Infrastructure,” kata Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (26 Mei 2026).

DPI didukung oleh dua komponen utama: Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan akurasi verifikasi identitas penerima manfaat. SPLP dioperasikan oleh Komdigi dan memfasilitasi pertukaran data antar instansi secara cepat dan terintegrasi.

“Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth. Dengan dukungan IKD dan SPLP, maka proses registrasi, verifikasi kelayakan, pengajuan sanggah, hingga tindak lanjut hasil sanggah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” tegas Mira.

Mira menambahkan bahwa SPLP merupakan platform interoperabilitas. “Sederhananya kita analogikan dengan jembatan. Ia memungkinkan sistem antarinstansi terkait dapat saling berbagi pakai data, sesuai kebutuhan, kewenangan, serta standar keamanan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data dari masing-masing instansi. “SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain. Dirinya juga mengatakan sistem ini juga tidak memindahkan pangkalan data dari masing-masing instansi,” jelasnya.

Di balik sistem tersebut, portal Perlinsos terhubung dengan berbagai sumber data melalui SPLP. Data dipertukarkan dan terlihat bahwa kebanyakan data hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. “Di balik sistem tersebut, portal Perlinsos ini yang terhubung dengan berbagai sumber data melalui SPLP, kemudian data dipertukarkan dan yang sebagaimana terlihat, kita bisa melihat sebagian besar data itu sebetulnya kebutuhannya hanya jawabannya ya atau tidak,” tambahnya.

Uji coba digitalisasi bansos dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dalam dua tahap: pendaftaran pada September 2025 dan penyanggahan pada Maret hingga April 2026. Pemerintah mengaku banyak pelajaran dapat diambil untuk memperbaiki sistem dan tata kelola. Hasilnya akan menjadi dasar perluasan pilot ke 42 Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026, jadi mulai bulan depan. “Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026, jadi mulai bulan depan,” imbuhnya.

Mira menjelaskan bahwa perluasan pilot digitalisasi bansos merupakan sinergi dari beberapa lembaga. Banyak kementerian ikut berperan penting. Ia menyebutkan lembaga‑lembaga yang terlibat: Kemensos memegang proses bisnis sebagai pemilik program, Bapenas memastikan tata kelola data, Komendagri memperkuat identitas kependudukan digital, Komdigi memfasilitasi pertukaran data, BSSN mengawal keamanan, dan pemilik data sektoral seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, PLN, BPJS, hingga Korlantas Polri menyediakan data pendukung untuk verifikasi.

“Juga ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sebagai koordinator agar seluruhnya berjalan secara terpadu,” pungkasnya.

Dengan sistem ini, proses penyaluran bantuan sosial diharapkan lebih terstandarisasi, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat aliran dana. Uji coba di Banyuwangi menjadi contoh konkret bagaimana integrasi data dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Hasilnya akan menjadi acuan bagi pelaksanaan di wilayah lain, menandai langkah kecil namun penting menuju pemerintahan digital yang lebih responsif dan akuntabel.