Koperasi Merah Putih Tak Matikan Agen

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur barang subsidi tidak akan mematikan agen dan pangkalan yang sudah beroperasi selama ini, seperti untuk LPG dan pupuk subsidi. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai nasib para pelaku usaha yang sudah lama menjalankan peran tersebut.

Menurut Ferry, pengaturan teknis penyaluran barang subsidi akan diserahkan kepada kementerian teknis terkait. Ia menyebutkan bahwa arahan Presiden sudah jelas: barang bersubsidi harus disalurkan langsung kepada masyarakat melalui KDKMP. "Ya diatur, itu teknisnya, diatur oleh kementerian teknis. Kemarin juga ada dirut Pertamina, tapi prinsipnya barang bersubsidi menurut arahan Presiden itu harus disalurkan langsung kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujar Ferry usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Ferry menjelaskan bahwa peran KDKMP sebagai penyalur barang subsidi justru bisa menambah pendapatan koperasi. Dengan begitu, bisnis operasional koperasi bisa semakin matang. Pihaknya juga terus melakukan studi kelayakan untuk mengembangkan bisnis lain di luar penyaluran barang subsidi. "Bagi Koperasi Desa kelurahan Merah Putih sebagai badan usaha penyaluran barang-barang bersubsidi ini juga akan memperkuat apa namanya revenue streaming," jelasnya.

Ketika ditanya apakah KDKMP akan mematikan agen dan pangkalan yang sudah ada, Ferry menjawab bahwa hal tersebut akan diatur kemudian. Ia justru menekankan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat desa. Dengan status KDKMP sebagai pangkalan, harga jual barang subsidi bisa lebih murah. "Enggak (mematikan), dikurangin ada lah, jangan semuanya. Kan koperasi, kan jumlahnya ada ribuan agen, ada belasan atau puluhan ribu pangkalan itu kan nanti bisa diatur. Justru kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih statusnya adalah pangkalan. Artinya harganya juga bisa kita jual dengan harga yang murah, kita bisa jual ke warung, ke pasar tradisional atau yang ada di desa itu dengan harga yang lebih murah dan jumlah tabung yang lebih sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di desa itu," beber Ferry.

Kementerian Koperasi menargetkan operasionalisasi KDKMP dimulai pada pekan pertama Agustus 2026. Saat ini, proses pelatihan manajer KDKMP tengah dikebut hingga akhir Juli. "Kemudian diharapkan di minggu pertama bulan Agustus, manajer Koperasi Desa kelurahan Merah Putih yang sudah dilatih dididik itu akan disebar, ditempatkan di sekitar 35.000 sampai 36.000 itu bangunan fisik gudang gerai dan kelengkapan Koperasi Desa kelurahan Merah Putih yang sudah jadi. Artinya itu kan bulan depan itu sudah mulai running dan arahan Bapak Presiden kemarin dibuat dulu percontohannya tahap demi tahap itu bisa mulai dipersiapkan," terang Ferry.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa semua barang yang mendapat subsidi dari pemerintah harus disalurkan melalui KDKMP. Keputusan ini diambil agar barang subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. "Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ujar Prabowo saat pidato di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026.

Prabowo juga mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalamnya nanti akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa. Dengan demikian, koperasi ini diharapkan menjadi satu tempat yang melayani berbagai kebutuhan ekonomi warga desa.

Keputusan ini pada dasarnya mengubah pola distribusi barang subsidi yang selama ini berjalan. Agen dan pangkalan lama tidak serta-merta dihapuskan, tetapi peran mereka akan disesuaikan dengan kehadiran KDKMP sebagai pangkalan utama. Masyarakat desa diharapkan bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena distribusi yang lebih langsung dan sesuai dengan jumlah penduduk setempat.