Pembangunan Jalan Rembang Capai 71,32 Persen

Pemerintah Kabupaten Rembang terus mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan pada paruh pertama tahun 2026. Selain mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) juga bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD).

Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang, Maryosa, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan sudah mulai ditangani berkat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek-proyek tersebut mencakup pelebaran Jalan Sulang-Krikilan, rekonstruksi Jalan Tireman-Japerejo, dan preservasi Jalan Landoh-Seren.

"Dengan menggandeng pemerintah pusat, beberapa ruas jalan yang strategis sudah kami kerjakan. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas warga," ujar Maryosa saat memaparkan capaian infrastruktur semester pertama 2026.

DPUTARU tidak berhenti di situ. Mereka juga mengajukan delapan paket pekerjaan melalui program Inpres Jalan Daerah untuk tahun anggaran 2026. Ruas-ruas yang diusulkan meliputi Kalipang-Lodan Wetan, Lodan Wetan-Bonjor, Bonjor-Sampung, Sampung-Tawangrejo, Kaliombo-Sudo, Dresi-Sekararum, Kedungrejo-Pasar Banggi, dan Pamotan-Trembes-Suntri.

Menurut Maryosa, usulan ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan yang memang memerlukan perbaikan atau peningkatan.

"Kami berharap usulan ini bisa mendapatkan dukungan dana, sehingga penanganan jalan di Kabupaten Rembang bisa lebih optimal lagi," katanya.

Selain membangun jalan baru, DPUTARU juga melakukan pemeliharaan rutin. Hingga pertengahan tahun 2026, perbaikan jalan rutin sudah mencapai panjang 31,303 kilometer.

Sementara itu, pemeliharaan berkala di ruas Banyuurip-Pamotan dan Landoh-Kerep-Kepohagung yang menggunakan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam proses penetapan pemenang tender.

Maryosa menambahkan, beberapa kegiatan lain seperti pembangunan jalan, jembatan, dan rehabilitasi jalan masih berjalan di tahap pengadaan barang dan jasa.

"Kami optimistis semua pekerjaan yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai tahapan, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Berdasarkan data DPUTARU, kondisi jalan di Kabupaten Rembang hingga semester pertama 2026 sudah mencapai tingkat kemantapan 71,32 persen. Angka ini terdiri dari jalan dengan kondisi baik sebesar 42,5 persen dan kondisi sedang 28,8 persen. Sisanya adalah jalan rusak ringan 12,4 persen dan rusak berat 16,3 persen.

Sekretaris Komisi III DPRD Rembang, Nur Hasan, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan di Rembang melalui program IJD. Menurutnya, program ini sangat membantu daerah karena tidak membebani APBD.

"Sebetulnya saya lebih fokus menanggapi anggaran yang ada di APBD Rembang. Kalau IJD kan memang dari pemerintah pusat. Alhamdulillah sekarang kegiatan fisik banyak melalui IJD atau Inpres. Jadi kita tinggal memanfaatkan. Yang penting semua jalan di Kabupaten Rembang bisa semakin baik," ujar Nur Hasan.

Ia mengungkapkan, nilai usulan yang diajukan Pemkab Rembang melalui program IJD mencapai sekitar Rp100 miliar. Komisi III berharap seluruh usulan ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat.

"Kalau tidak salah usulannya sekitar Rp100 miliar. Semoga itu bisa terealisasi semuanya. Ditambah anggaran rutin sekitar Rp10 miliar dan DAK yang sekarang masih proses lelang sekitar empat paket, semoga semuanya bisa berjalan," katanya.

Nur Hasan juga mengingatkan agar semua proyek infrastruktur tidak mengalami keterlambatan, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas.

"Saya mewanti-wanti juga jangan sampai ada kegiatan yang molor. Meskipun waktunya sudah mepet, masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya perbaikan Jalan Pandangan-Sedan yang sekarang sudah masuk tahap pelaksanaan," tegasnya.

Menurut Nur Hasan, pembangunan infrastruktur di Rembang tidak hanya terfokus pada jalan. Beberapa proyek lain juga sedang berjalan, seperti pembangunan Embung Kaliombo dan pembangunan pemecah gelombang di kawasan belakang Puskesmas II Sarang.

"Harapan kami ke depan akan semakin banyak pembangunan infrastruktur yang masuk ke Kabupaten Rembang. Apalagi kita memiliki wakil di DPR RI yang membidangi infrastruktur, sehingga diharapkan bisa ikut memperjuangkan lebih banyak program dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah dan pusat dalam membenahi infrastruktur jalan di Rembang menunjukkan hasil yang cukup positif. Meskipun masih ada sekitar 28,7 persen jalan dalam kondisi rusak, angka kemantapan jalan yang mencapai 71,32 persen menandakan bahwa perbaikan terus berjalan. Dukungan dana dari program IJD yang mencapai Rp100 miliar menjadi kunci utama, karena mengurangi beban APBD dan memungkinkan lebih banyak ruas jalan untuk diperbaiki dalam waktu yang lebih cepat.