KPK Ajukan Tambahan Anggaran ke Menkeu untuk 2026-2027
Gambar atau konten salah?
Pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, 09 Juli 2026, dan fokus utamanya adalah membahas usulan tambahan dana untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Robert Leonard Marbun, pembicaraan lebih banyak berkisar pada anggaran belanja KPK untuk dua tahun ke depan. "Tentang anggaran APBN, anggaran mereka untuk belanja 2026 sama 2027. Lebih banyak itu sih tadi," ujarnya di lokasi pertemuan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, para wakil ketua, dan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu. Robert menegaskan bahwa diskusi tidak menyentuh hal-hal lain di luar anggaran. Saat ditanya apakah ada pembahasan mengenai kasus hukum atau program tertentu, ia menjawab singkat, "Enggak, enggak."
Robert menjelaskan bahwa KPK menyampaikan rencana penambahan anggaran yang nantinya akan diproses oleh Kementerian Keuangan. Namun, besaran tambahan yang diajukan belum diputuskan. "Iya minta tambah. Nanti kan mereka mengajukan lagi, baru kita proses nanti," terangnya.
Usulan tambahan ini disebut-sebut untuk kebutuhan belanja operasional KPK. Termasuk di dalamnya kemungkinan pengadaan peralatan penunjang baru. "Lebih banyak untuk belanja operasional. Terus tadi diskusi kemungkinan ada perlu alat baru atau apa," tutup Robert.
Pertemuan ini merupakan bagian dari proses pengajuan anggaran tahunan yang biasa dilakukan oleh lembaga negara. KPK, seperti instansi lainnya, perlu mengajukan usulan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Proses selanjutnya akan melibatkan evaluasi dari Kementerian Keuangan sebelum akhirnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
