Krisis Kelas Menengah: Tantangan Pembangunan Indonesia

Chatib Basri menegaskan bahwa Indonesia pada tahun 2026 tidak berada di ambang krisis seperti pada tahun 1998. Pernyataan ini menegaskan bahwa makroekonomi Indonesia kini lebih kuat dibandingkan era moneter krisis. Nilai tukar tetap fleksibel, sistem perbankan lebih sehat, cadangan devisa lebih kuat, dan pelaku ekonomi lebih mampu mengelola risiko valuta asing. Semua faktor ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada di tepi jurang seperti tiga dekade lalu.

Namun, di tengah optimisme tersebut muncul pengakuan penting yang lebih mendalam daripada perdebatan tentang kurs rupiah, defisit fiskal, atau ancaman resesi. Chatib Basri mengakui bahwa kelompok yang paling tertekan dalam tujuh tahun terakhir adalah masyarakat berpendapatan menengah, khususnya desil ke‑5 hingga desil ke‑8. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi selama ini lebih memihak kelompok atas dan teratas, serta bawah dan terbawah, namun kelas menengah terabaikan.

Pengakuan ini seharusnya menjadi titik tolak bagi para perumus kebijakan. Jika pertumbuhan tetap terjadi, inflasi terkendali, sistem keuangan stabil, bantuan sosial terus diperluas, dan investasi didorong, mengapa kelas menengah tetap mengalami pertumbuhan negatif? Bahkan, tekanan ini menurunkan daya beli agregat kelas menengah, menekan ketahanan ekonomi mikro Indonesia secara keseluruhan.

Para pengamat dan pelaku ekonomi internasional menyoroti dua indikator penting: jatuhnya nilai mata uang dan merosotnya pasar modal secara drastis. Namun, isu yang lebih mendasar adalah bahwa masalah Indonesia bukan sekadar teknis ekonomi, melainkan masalah teori. Kebijakan ekonomi yang didasarkan pada teori yang tidak memadai dapat menghasilkan kemiskinan kebijakan.

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti pola yang relatif konsisten. Negara memberikan fasilitas bagi pemilik modal dan investor, menganggap mereka mesin pertumbuhan. Sementara itu, negara memperluas perlindungan sosial bagi kelompok miskin melalui subsidi, bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya. Dari perspektif arus utama, strategi ini tampak masuk akal: kelompok atas menjadi penggerak investasi, kelompok bawah dilindungi demi stabilitas sosial, dan ketidakpedulian terhadap kelas menengah.

Padahal, kelas menengah adalah pembayar pajak terbesar, pembeli rumah, konsumen utama, penggerak usaha kecil dan menengah, pembiaya pendidikan anak bangsa, dan tulang punggung konsumsi domestik. Mereka tidak cukup kaya untuk menikmati keuntungan kenaikan aset dan ekspansi modal, namun tidak cukup miskin untuk menjadi sasaran utama program perlindungan sosial. Akibatnya, ketika biaya pendidikan meningkat, harga rumah melonjak, biaya kesehatan membesar, dan lapangan kerja formal semakin sulit diperoleh, kelas menengah menjadi yang pertama merasakan tekanan.

Secara ironis, mereka adalah kelompok yang paling banyak menopang negara, tetapi paling sedikit memperoleh perlindungan negara. Dari sini muncul kesimpulan yang tidak nyaman: kebijakan ekonomi selama ini menguntungkan kelompok atas dan bawah, sementara kelas menengah dibiarkan berjuang sendiri. Kelompok atas memperoleh manfaat ekspansi ekonomi, pertumbuhan aset, akses modal, dan insentif kebijakan. Kelompok bawah mendapatkan perlindungan melalui program bantuan sosial. Sementara kelas menengah berada di wilayah abu‑abu: tidak cukup kaya untuk diuntungkan, tidak cukup miskin untuk ditolong.

Secara ekonomi, kelas menengah adalah konsumen terkuat. Ketika kelas menengah melemah, daya beli nasional melemah. Ketika daya beli melemah, pasar domestik menyusut. Ketika pasar menyusut, investasi kehilangan insentifnya. Ketika investasi kehilangan pasar, pertumbuhan kehilangan fondasinya. Dalam pandangan ini, kejatuhan ekonomi Indonesia tidak dimulai dari runtuhnya rupiah, anjloknya IHSG, atau naiknya CDS. Kejatuhan dimulai ketika kelas menengah kehilangan kemampuannya menjadi motor konsumsi, investasi rumah tangga, dan mobilitas sosial.

Keberhasilan perlindungan sosial terhadap kelompok miskin juga tidak boleh dipahami secara berlebihan. Bantuan sosial penting untuk mengurangi kerentanan, namun ia hanyalah instrumen mitigasi, bukan transformasi. Ia membantu masyarakat bertahan hidup, tetapi tidak selalu mampu mengubah struktur ekonomi yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri.

Oleh karena itu, teori ekonomi yang benar bukanlah teori yang sekadar memihak kelompok kaya atau menolong kelompok miskin. Teori ekonomi yang benar adalah teori yang memperkuat kelas menengah, menjaga daya saing kelompok atas, dan membantu kelompok bawah naik kelas secara berkelanjutan. Kelas menengah harus menjadi titik berat pembangunan. Sejarah pembangunan modern menunjukkan bahwa tidak ada negara maju tanpa kelas menengah yang kuat.

Masalah menjadi lebih serius ketika memasuki wilayah ekonomi politik. Dalam praktik politik modern, pemilik modal memiliki pengaruh besar karena mereka mengendalikan investasi dan sumber daya ekonomi. Sementara kelompok miskin memiliki nilai elektoral tinggi karena jumlahnya yang besar. Di antara keduanya terdapat kelas menengah yang relatif mandiri, kritis, dan sulit dimobilisasi melalui patronase politik. Akibatnya, kelas menengah sering menjadi kelompok yang paling tidak menarik untuk diperebutkan. Mereka tidak memiliki kekuatan modal sebesar kelompok atas, dan tidak memiliki daya tarik elektoral sebesar kelompok bawah.

Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak kebijakan ekonomi tampak lebih sensitif terhadap kepentingan modal maupun kepentingan elektoral dibandingkan kebutuhan kelas menengah. Ini bukan konspirasi disengaja, tetapi struktur insentif politik sering menghasilkan konsekuensi yang sama. Para pembuat kebijakan lebih mudah memperoleh legitimasi dengan menciptakan iklim yang menguntungkan pemilik modal dan memperluas bantuan kepada masyarakat miskin daripada membangun strategi jangka panjang untuk memperkuat kelas menengah.

Akibatnya, kebijakan ekonomi berkembang menjadi kompromi antara kepentingan modal dan kepentingan elektoral, sementara kelas menengah menjadi korban yang hampir tak terlihat. Kritik yang lebih mendasar perlu diajukan. Masalahnya terletak pada teori ekonomi yang digunakan. Selama puluhan tahun, Indonesia relatif setia kepada paradigma ekonomi arus utama yang didominasi pemikiran neoklasik. Stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, liberalisasi perdagangan, efisiensi pasar, dan iklim investasi menjadi mantra pembangunan yang hampir tidak pernah dipertanyakan.

Namun, jika setelah puluhan tahun penerapan paradigma tersebut kelas menengah justru mengalami tekanan yang berkepanjangan, maka kita perlu mulai mempertanyakan teori yang mendasarinya. Joseph Stiglitz telah lama menunjukkan bahwa pasar tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang adil. Thomas Piketty memperlihatkan bahwa akumulasi modal cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan. Dani Rodrik mengingatkan bahwa tidak ada resep ekonomi universal yang berlaku untuk semua negara. Ha‑Joon Chang menunjukkan bahwa negara‑negara maju sendiri berkembang melalui proteksi dan intervensi negara yang kini mereka larang bagi negara berkembang.

Artinya, kritik terhadap ekonomi arus utama bukanlah kritik yang lahir dari ketidaktahuan. Kritik tersebut lahir dari para ekonom kelas dunia yang memahami keterbatasan paradigma yang mereka warisi. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh lagi memperlakukan teori ekonomi arus utama sebagai dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Teori ekonomi adalah alat. Ia bukan agama. Ia bukan kitab suci. Ia harus diuji terhadap kenyataan. Jika kenyataan menunjukkan bahwa kelas menengah melemah, daya beli menurun, mobilitas sosial tersendat, dan ketimpangan tetap bertahan, maka teori yang digunakan harus berani dievaluasi.

Pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan China menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir dari kepatuhan membabi buta terhadap teori ekonomi dominan. Negara-negara tersebut justru berhasil karena berani mengembangkan model yang sesuai dengan kebutuhan nasional mereka sendiri. Sebagian besar teori pembangunan berbicara tentang kemiskinan atau ketimpangan. Cara pandang yang perlu diubah menjadi menempatkan kelas menengah sebagai variabel utama pembangunan. Ini menarik karena secara historis Jepang menjadi kuat setelah membangun kelas menengah pasca perang; Korea Selatan berkembang melalui ekspansi kelas menengah industri; Taiwan membangun kelas menengah melalui reformasi agraria dan industrialisasi; Singapura membangun kelas menengah melalui perumahan dan pendidikan.

Mereka membangun negara yang mengorkestrasi pembangunan, bukan sekadar mengawasi pasar. Negara bertindak sebagai konduktor. Pasar tetap penting, tetapi pasar tidak dibiarkan menentukan arah bangsa. Arah bangsa ditentukan oleh tujuan nasional. Ekonomi pasar yang “membela” kelompok atas dan paling atas, atas nama pertumbuhan ekonomi instan, dan “membeli” kelompok bawah dan terbawah, untuk memastikan dukungan politik saat berkuasa dan menabung suara saat pemilu, perlu didefinisikan kembali. Dan ini adalah masalah keilmuan, bukan praktek politik; yaitu ketika keilmuan ekonomi kawin‑mawin secara harmonis dan bersimbiosis, dan menghasilkan kerusakan yang kini kita temui, meski banyak kita ingkari.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan keberanian intelektual, khususnya intelektual ekonomi. Kita punya banyak intelektual ekonomi, namun yang hari ini tidak cukup lagi. Perlu kesediaan untuk menemukan kembali teori ekonomi untuk Indonesia. Kita tidak membutuhkan penolakan terhadap ekonomi modern. Kita membutuhkan keberanian untuk mengindonesiakan ekonomi modern. Kita membutuhkan teori ekonomi Indonesia. Teori yang berangkat dari realitas sosial Indonesia. Teori yang memahami bahwa kelas menengah bukan sekadar kategori statistik, melainkan fondasi bangsa. Teori yang melihat pertumbuhan sebagai alat, bukan tujuan. Teori yang mengukur keberhasilan bukan hanya dari angka PDB, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup bermartabat.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang harus dijawab bukanlah apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lima, enam, atau bahkan delapan persen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: pertumbuhan itu untuk siapa? Jika pertumbuhan hanya memperkuat kelompok atas dan sekadar menjaga kelompok bawah tetap bertahan hidup, sementara kelas menengah terus mengalami erosi, maka Indonesia sedang menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekadar krisis ekonomi. Indonesia sedang menghadapi krisis paradigma. Dan setiap kebijakan yang lahir dari paradigma yang keliru pada akhirnya akan menghasilkan kesalahan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, tugas terbesar para ekonom Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan. Tugas terbesar mereka adalah menemukan kembali teori ekonomi yang mampu menjelaskan Indonesia, melayani Indonesia, dan membangun Indonesia. Mereka harus mengganti teori yang dibangun untuk menjelaskan bangsa lain dengan teori yang dibangun untuk Indonesia sendiri. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Indonesia akan benar-benar berlandaskan pada realitas sosial dan kebutuhan bangsa, bukan sekadar turunan teori arus utama yang terbukti tidak menghasilkan Indonesia sebagaimana diharapkan.

Kesimpulannya, meskipun Indonesia memiliki makroekonomi yang kuat, tekanan pada kelas menengah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi saat ini tidak seimbang. Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, Indonesia perlu mengembangkan teori ekonomi yang menempatkan kelas menengah sebagai pusat pembangunan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menghindari krisis paradigma dan mencapai pertumbuhan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.