KSP Bebaskan 100 Kapal, Ekspor Mineral Rp2,2 Triliun Kembali Mengalir

Presidential Staff Office (KSP) bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait akhirnya berhasil menyelesaikan masalah yang menghambat ekspor mineral. Sebelumnya, lebih dari 100 kapal sempat tertahan karena adanya kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) di dalam komoditas yang akan diekspor.

Penyelesaian ini ditandai dengan acara pelepasan ekspor komoditas Alumina Hidroksida dan Alumina Oksida. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, yang berlangsung di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat, 07 Agustus 2026.

Menurut KSP, keberhasilan melepas 100 kapal yang sempat tertahan ini membuktikan bahwa pemerintah mampu mengatasi hambatan ekspor mineral. Masalah utama yang selama ini terjadi adalah perbedaan cara menafsirkan aturan tentang Logam Tanah Jarang (LTJ).

Dalam unggahan di Instagram pada Sabtu, 08 Agustus 2026, KSP menjelaskan dampak dari penyelesaian ini. "Hasilnya, hampir 400.000 ton komoditas mineral senilai sekitar US$ 124 juta atau Rp 2,2 triliun kembali dapat diekspor. Sementara itu, sekitar 80.000 ton komoditas lainnya masih dalam proses penyelesaian," tulis KSP.

Lancarnya kembali ekspor komoditas mineral ini membawa banyak manfaat. Aktivitas perdagangan kembali bergerak. Produksi pun bisa berjalan terus. Devisa negara ikut terbantu. Yang tidak kalah penting, ribuan pekerja di sektor pertambangan, logistik, pelabuhan, dan industri pendukung tetap bisa bekerja.

Meski begitu, pemerintah tetap mengutamakan kepastian hukum. Pengawasan juga tidak diabaikan. Semua komoditas yang diekspor wajib memenuhi standar pengujian, verifikasi teknis, dan semua ketentuan yang berlaku.

KSP menegaskan akan terus bekerja mengurai berbagai hambatan lintas sektor. Tujuannya jelas: iklim usaha tetap kondusif, investasi terus bertumbuh, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah birokrasi yang rumit. Perbedaan interpretasi aturan yang sempat membuat puluhan kapal tertahan dan nilai ekspor miliaran rupiah terkatung-katung, akhirnya bisa diurai tanpa mengorbankan pengawasan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.