LKPP 2025 Serah ke BPK, Mulai Pemeriksaan APBN Pemerintah

31 Maret 2026, Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025, yang belum diaudit, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini diiringi dengan pertemuan entry meeting, yang menandai awal pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penyerahan LKPP adalah amanat presiden. Ia menyatakan, “Penyerahan LKPP merupakan amanat presiden sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.”

Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada 3 April 2026, Purbaya menambahkan, “Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.”

APBN 2025 berperan sebagai shock absorber di tengah tantangan global. Defisitnya mencapai 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.434,7 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan menjaga daya beli masyarakat serta dunia usaha.

Entry meeting merupakan tahap awal komunikasi antara pemerintah dan BPK sebelum audit detail. Tahapan ini penting agar proses audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan lancar.

Ketua BPK, Isma Yatun, mengapresiasi pemerintah atas penyampaian LKPP 2025 secara tepat waktu. Ia mengatakan, “Hal tersebut mencerminkan komitmen tinggi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN.”

Isma Yatun menjelaskan tujuan pemeriksaan LKPP: memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa BPK menerapkan pemeriksaan berbasis risiko dan memperkuat pemanfaatan big data analytics untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Di sisi lain, dinamika organisasi pemerintahan yang semakin banyak, dengan 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan satu LKBUN, menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola dan pelaporan keuangan.

Gandeng satu sama lain, pemerintah dan BPK menegaskan komitmen untuk terus menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Penyerahan LKPP 2025 menandai langkah awal transparansi fiskal, menegaskan bahwa pelaporan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga pengawas.