Luhut Anjurkan Bea Cukai Beralih AI, DSI Jadi Pungut Ekspor

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengumumkan perubahan besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dengan pembentukan BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagian fungsi Bea Cukai diprediksi akan digantikan oleh sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Pungutan ekspor yang biasa dikumpulkan oleh Bea Cukai akan dialihkan ke DSI melalui sistem terintegrasi, sehingga Bea Cukai hanya akan melakukan pengawasan dan disarankan menggunakan ekosistem digital AI.

Peristiwa ini berlangsung pada acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantor Jakarta Pusat, Senin 25 Mei 2026. Luhut menyampaikan pandangannya dengan gaya santai namun tegas. “Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti nggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya reformasi mendalam bagi Bea Cukai agar selaras dengan BUMN khusus ekspor. “Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi,” kata Luhut. Ia menjelaskan bahwa badan usaha di bawah BPI Danantara hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam tertentu, sementara sisanya masih menggunakan sistem lama.

Inti transformasi birokrasi menurut Luhut adalah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Ia beranggapan bahwa sistem yang masih sangat mengandalkan interaksi personal seringkali sulit untuk sepenuhnya transparan. “Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang. Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai akta integritas tidak ada yang benar itu satu pun. Hampir tidak ada lah yang saya tahu, pasti ada bermasalah. Jadi dengan ekosistem yang kita bangun, saya kira kita akan banyak mengurangi itu, dan meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso, alias Busan, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menegaskan bahwa aturan teknis ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan ditargetkan selesai hari ini. “Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendag-nya,” ujar Budi di kantor Jakarta Pusat pada 25 Mei 2026.

Mulai 1 Juni, ekspor tiga komoditas SDA—batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy—akan dilakukan secara bertahap melalui DSI sebagai BUMN ekspor. Meskipun begitu, seluruh aturan main, kewajiban, hingga tata cara ekspor dipastikan tidak berubah. Budi menegaskan bahwa pungutan ekspor dan bea keluar akan dilakukan oleh DSI jika skema pengalihan penuh sudah berjalan. Namun, perizinan ekspor tetap berada di bawah Kemendag. “Iya masih sama (izin ekspor di Kemendag), enggak ada yang berubah. Jadi saya sampaikan tadi, kewajibannya, aturannya, tata cara ekspornya itu enggak berubah. Yang berubah adalah per 1 Januari itu yang melakukan ekspor adalah PT DSI,” jelas Budi.

Perubahan ini menandai langkah Indonesia menuju digitalisasi dalam administrasi perdagangan. Dengan sistem AI, harapannya dapat mengurangi interaksi langsung yang rawan manipulasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat penerimaan negara. Sementara Permendag akan mengatur proses satu pintu ekspor, DSI akan secara bertahap mengambil alih pungutan ekspor untuk komoditas utama, dengan lisensi tetap dikelola oleh Kemendag. Proses ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap efisiensi dan modernisasi birokrasi.

fdl/fdl