Menteri Bela Koperasi Rp78 Ribu Untung Rp3 Miliar

Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat bicara soal berbagai isu yang ramai diperbincangkan terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Beberapa topik yang jadi sorotan antara lain keuntungan kecil Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, pengadaan kipas angin dengan nilai fantastis, hingga soal gaji pengelola koperasi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyoroti kasus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai. Koperasi ini hanya mencatat laba bersih Rp 78 ribu selama enam bulan beroperasi. Padahal modal yang digelontorkan mencapai Rp 3 miliar.

"Sedang heboh hari ini kita tahu bahwa salah satu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untung bersihnya Rp 78 ribu, bayangkan modal Rp 3 miliar untung bersihnya Rp 78 ribu, hanya 0,00026% dari Rp 3 miliar. Itu bukan untung per hari pas kami baca detail untung enam bulan selama dia berdiri," kata Mufti.

Tak cuma itu. Mufti juga mempertanyakan soal isu pengadaan kipas angin. Ia menyebut ada kabar tentang pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" ujar Mufti.

Ia membandingkan harga kipas angin merek terkenal di platform belanja online yang hanya sekitar Rp 300 ribuan per unit. Menurut Mufti, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam jumlah besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa lebih murah.

Mufti juga menyoroti Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan yang dinilai kurang transparan dalam pengadaan barang untuk KDKMP. Ia meminta dibuatkan dashboard agar masyarakat bisa memantau setiap pengadaan.

Koperasi Melawai Untung Rp 78 Ribu

Ferry menjelaskan Koperasi Melawai didirikan secara mandiri oleh pengurusnya. Kementerian Koperasi selama ini lebih fokus membangun gudang, gerai, serta alat dan kelengkapan di desa-desa dengan luas tanah yang sudah ditentukan.

"Kemudian yang di Melawai mungkin tadi yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa teman-teman dari anggota Komisi 6 tadi yang menyampaikan juga ramai. Contoh kasus yang pendapatannya cuma berapa? Rp 78.000 itu. Itu memang koperasi kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus," ujar Ferry dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu 15 Juli 2026.

Ferry mengakui belum ada model khusus untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Ia berjanji dalam waktu dekat akan merancang model bisnis khusus untuk koperasi di perkotaan. Sebab model bisnis antara Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan berbeda.

"Memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa," jelas Ferry.

Soal Kipas Angin Rp 1,8 Triliun

Mengenai pengadaan kipas angin, Ferry menegaskan pihaknya tidak melakukan pengadaan tersebut. Ia memberi perbandingan jika kipas angin yang dimaksud adalah tipe spesifik seperti Imatsu MDF. Harga kipas angin jenis ini bisa mencapai belasan juta rupiah per unit.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis," jawab Ferry.

Soal dashboard, Kementerian Koperasi saat ini sudah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Dalam sistem itu, Ferry menyebut sudah ditampilkan jumlah barang termasuk subsidi yang diterima KDKMP.

"Di Simkopdes kami itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih. Dan kami sudah menyiapkan sistem untuk bisa memperlihatkan berapa besar sebenarnya barang-barang subsidi itu yang sudah diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih atau belum," tambahnya.

Gaji Pengelola Koperasi

Soal gaji pengelola KDKMP, Ferry mengatakan pemerintah masih mematangkan aturan pengupahan, terutama di level manajerial. Untuk posisi pengelola, skema upah akan disesuaikan dengan pendapatan masing-masing KDKMP.

"Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya," kata Ferry.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan mekanisme pengupahan pegawai di luar manajer memang disesuaikan dengan masing-masing KDKMP.

"Yang sudah pakem yang nanti akan diatur yang manajer. Tapi kalau yang di bawahnya manajer itu tentu akan dikelolakan sesuai dengan beban kerja kan," ujar Farida.

Ia menjelaskan tata kelola operasional KDKMP saat ini berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk detail penggajian. Pihaknya memastikan seluruh proses operasional diawasi Kementerian Koperasi.

"Jadi tata kelolanya kan operasionalisasi ada di Agrinas, tentu saja secara detailnya ada di Agrinas. Tapi dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi," imbuhnya.

Sebelumnya, pengelola Kopdeskel Merah Putih mengaku kecewa terhadap sistem pengelolaan dan pengupahan yang dijalankan Agrinas Pangan Nusantara. Kekecewaan ini muncul karena para pengelola menerima upah yang tidak sesuai janji. Hal ini menyebabkan sekitar 80% dari 85 gerai Kopdes Merah Putih di Bojonegoro berhenti beroperasi sementara pada 03 Juli lalu.

Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, membenarkan adanya keluhan dari pengelola gerai Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Menurut laporan yang diterimanya, para pekerja sebelumnya dijanjikan gaji sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan. Namun ternyata ada yang hanya mendapat gaji Rp 76 ribu.

"Kemarin kami mendapat aduan dari pengelola KDKMP di desa kami bahwa mulai hari ini KDKMP Campurejo ditutup," ujar Edi, Jumat 03 Juli.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memberikan penjelasan terkait gaji yang dikeluhkan pengelola KDKMP. Joao mengatakan pihaknya memahami keresahan yang muncul dan menegaskan kesejahteraan personel adalah prioritas utama perusahaan.

"Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah kami kompromikan," tulis Joao di akun Instagram pribadinya @bung.joaomota, Kamis 09 Juli.

Program KDKMP yang digadang-gadang sebagai solusi ekonomi desa masih menghadapi banyak persoalan. Mulai dari minimnya keuntungan, dugaan pemborosan pengadaan, hingga masalah pengupahan yang membuat banyak gerai tutup. Pemerintah mengaku masih menyempurnakan model bisnis dan sistem pengawasan agar program ini berjalan lebih baik ke depannya.