Menteri Dorong Kawasan Industri Hijau Demi Cuan Karbon

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mendorong para pengelola kawasan industri untuk menjaga area mereka tetap hijau dan dipenuhi pepohonan. Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan finansial tambahan.

Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki pasar perdagangan karbon. Melalui mekanisme ini, ruang-ruang hijau di kawasan industri bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan baru. Caranya, melalui jual-beli kredit karbon.

"Carbon market, saya rasa semua sudah tahu, termasuk di daerah industri. Itu juga keinginan-keinginan untuk me-reduce fosil misalnya, itu akan menjadi keuntungan bagi para pengusaha. Jadi ada upaya kegiatan ekonomi, kemudian akhirnya mendapatkan sesuatu, dan ekonomi tetap tumbuh," kata Jumhur dalam Business Forum dan Rakernas XXV HKI di Jakarta Pusat, Kamis 30 Juli 2026.

Ia memberikan gambaran konkret. Misalnya, sebuah kawasan industri memiliki total lahan seluas 1.000 hektare. Jika lahan yang terbangun hanya sekitar 500 hektare, maka sisa 500 hektare bisa disulap menjadi ruang hijau. Lahan itu bisa ditanami pohon-pohon yang punya kemampuan tinggi dalam menyerap emisi karbon.

"Sebenarnya 500 hektar itu bisa ditanamin gitu lho. 500 hektar Anda tanam, kemudian tumbuh hijau, itu bisa puluhan miliar duit di situ dapat, sudah tumbuh. Nah itu yang saya bilang, pembangunan melalui perlindungan lingkungan," ujar Jumhur.

Potensi pendapatannya tidak main-main. Jumhur mengatakan, jika ruang hijau itu dirawat dengan baik dan harga kredit karbon terus naik—misalnya mencapai US$ 30 hingga US$ 40 per ton karbon ekuivalen—maka dalam beberapa tahun, satu kawasan industri bisa meraup puluhan juta dolar Amerika.

"Ada yang memelihara, ada yang nyiram. Setelah sekian tahun itu dia langsung bisa di-offset, dapat sekian juta CO2 ekuivalen yang bisa diserap, itu harganya kalau besok harganya US$ 30-40 (per ton karbon), kali saja bisa puluhan juta dolar itu," jelas Jumhur.

Ia berharap Kementerian Lingkungan Hidup bisa bekerja sama lebih erat dengan para pengelola kawasan industri di Indonesia. Tujuannya, menciptakan roda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan.

"Jadi yang kayak gitu-gitu lebih terbuka lah kemungkinan kita untuk kolaborasi, dan saya menunggu, saya menunggu banget, jangan sampai berdebu gitu, gersang dan sebagainya. Saya rasa itu sudah kita mulai, memang di beberapa tempat kawasan industri ada yang tetap rimbun juga gitu," tegas Jumhur.

Intinya, perdagangan karbon membuka peluang baru. Kawasan industri tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Dengan menanam pohon di lahan yang tidak terpakai, pengelola mendapatkan nilai tambah. Baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi. Semakin hijau kawasan, semakin besar potensi pendapatan dari kredit karbon. Ini adalah contoh bagaimana pembangunan dan perlindungan lingkungan bisa berjalan beriringan.