Menteri Keuangan: Saya Tak Tahu Isi Pidato Presiden di DPR
Gambar atau konten salah?
Pada 20 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui isi pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di DPR. Ia menegaskan bahwa masih menunggu detail isi pidato tersebut.
“Justru itu. Kita tunggu Presiden ngomong. Masa gue kasih, gue bocorin? Saya nggak tahu, Presiden akan ngomong sendiri,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 19 Mei 2026.
Meski demikian, Purbaya menyatakan bahwa pidato ini akan menjadi sejarah karena KEM-PPKF akan disampaikan langsung oleh kepala negara. Ia menambahkan, “Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato KEM-PPKF. Nggak ada (alasan), kan bebas. Nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka lah. Kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong,”.
Purbaya meyakini bahwa dalam pidato tersebut, Prabowo akan menyampaikan sejumlah program prioritas dalam RAPBN 2027. Ia berpendapat bahwa hal tersebut lebih baik disampaikan langsung oleh Presiden. “Ada pesan-pesan penting yang di KEM-PPKF, di mana di KEM-PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya,” tutur Purbaya.
KEM-PPKF, singkatan dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, merupakan bagian penting dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Pidato ini diharapkan akan memaparkan arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang akan diambil pemerintah.
Meskipun Purbaya belum mengetahui isi pidato, ia menegaskan bahwa keputusan ini menandai langkah penting bagi Presiden. Pidato tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi negara.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
