Menteri Keuangan Tentukan Pemotongan Anggaran Kementerian untuk Efisiensi
Gambar atau konten salah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengatur pemotongan anggaran kementerian dan lembaga untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, Purbaya menjelaskan, kementerian sebelumnya diminta untuk memotong anggaran secara mandiri, namun hasilnya tidak memuaskan. "Kalau disuruh gitu nggak mau memotong, malah naikkan semua. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada tanggal 19 Maret 2026.
Purbaya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan mengevaluasi komponen belanja yang bisa ditunda. Program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki pertumbuhan yang lambat akan menjadi fokus efisiensi. "Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.
Tidak hanya pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga muncul sebagai bagian dari penghematan anggaran. Purbaya mendukung usulan tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja. "Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya saat ditanya tentang rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Airlangga menyatakan bahwa koordinasi antarkementerian telah dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan skema operasional baru untuk mendukung penghematan biaya rutin. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang sulit.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
