Menteri Pertanian Ungkap Penipu Beras Premium Abal‑Abal

Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengungkap praktik beras premium abal‑abal yang menipu konsumen. Ia menegaskan bahwa beras berkualitas rendah dijual dengan harga tinggi, menimbulkan kerugian besar bagi negara.

"Pak, yang kemarin itu, oplos, oplos, oplos. Bukan oplos, nyolong. Ini aku periksa di lab. Ini beras semuanya yang middleman tadi, ini kalau premium, itu 14% pecahannya. Yang kita tangkap itu 59%, 34%. Artinya harga Rp 8.000 dijual Rp 17.000," ujar Amran di gudang beras Bulog, Karawang, Kamis, 23 April 2026.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beras yang dijual sebagai premium memiliki tingkat pecahan yang jauh melebihi standar. Jika standar premium sekitar 14%, beras yang terdeteksi mencapai 34% dan bahkan 59%. Pecahan tinggi ini menandakan kualitas beras yang jauh lebih rendah.

Harga beras di pasar seharusnya berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun, di lapangan, beras dijual hingga Rp 17.000 per kilogram. Perbedaan harga ini menunjukkan manipulasi yang disengaja.

Amran memperkirakan potensi kerugian dari praktik tersebut bisa sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Ia menjelaskan bahwa jika beras yang seharusnya dijual Rp 12.000 dipaksakan menjadi Rp 17.000, kerugiannya bisa mencapai Rp 10 triliun untuk asumsi konsumsi 2 juta ton. “Kalau Rp 12.000 saja, aku hitung Rp 5.000. Kalau 2 juta ton Rp 10 triliun. Sehingga saya total semua yang dijual, itu Rp 100.000.000,” jelas Amran.

Menegaskan komitmen pemerintah, Amran menyatakan bahwa penindakan terhadap pelaku akan terus dilakukan. Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan Satgas Pangan sudah berjalan dan sejumlah pelaku telah ditangkap serta diproses hukum sebagai bagian dari upaya memberantas mafia pangan.

"Pertanyaan saya, Pak, yang mana kejam? Yang mana kejam, yang memberantas 100 orang Atau 1.000 orang, atau mafia lewat, koruptor. Ini lewat, aku dor satu-satu bersama Satgas Pangan Kira-kira yang kejam ini, ini menyusahkan 256.000.000 orang. Yang mana yang kejam? Yang kejam yang menyusahkan 256.000.000 orang," tutur Amran.

Dengan data yang diungkap, potensi kerugian mencapai triliunan rupiah menegaskan betapa seriusnya masalah ini. Pemerintah menegaskan bahwa penindakan akan terus berlanjut, meski harus menindak segelintir orang, demi melindungi jutaan rakyat Indonesia dari praktik penipuan beras.