Menteri PU Sebut Sekolah Rakyat Mangkrak, Progres 58%

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menilai proyek Sekolah Rakyat sebagai proyek setengah mangkrak. Ia menyoroti rendahnya realisasi pembangunan hingga kini, meski targetnya sekolah harus siap pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Menurut Dody, progres pembangunan pada 20 Mei 2026 berada di kisaran 58-59%. Ia menuding adanya pejabat kementerian yang melakukan pekerjaan tidak terpuji, namun tidak menjelaskan tindakan apa yang dimaksud.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak,” ujarnya saat media briefing di kantor kementerian PU, Jakarta, pada 22 Mei 2026.

Dody mengungkapkan sejak awal ia sudah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun, instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya, sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan.

Ia menyatakan bahwa berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Karena penanganannya terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat ikut tertinggal. Dody mengaku harus mencopot beberapa orang karena hal tersebut.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” jelasnya.

Dody mengaku kerap memberi solusi demi mempercepat progres sekolah rakyat. Namun, ia mengatakan banyak pihak tidak menanggapi serius saran tersebut sehingga tidak dijalankan.

“Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” papar Dody.

Dody bahkan mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta sekolah rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.

“Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” sebut Dody.

Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Ia menyebut sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat pada 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59%, bahkan masih ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Namun, ia yakin 88 sekolah rakyat akan selesai bulan Juni.

Secara keseluruhan, Menteri Dody menegaskan bahwa meski proyek masih mengalami hambatan, upaya internal dan penggantian pejabat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti solusi yang telah disampaikan agar target penggunaan sekolah pada tahun ajaran baru dapat tercapai.