Menteri Tanam 1,5 Juta Mangrove Bareng Freeport di Sumbawa

Sebuah langkah nyata dalam pemulihan lingkungan pesisir dilakukan di Desa Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan warga setempat, menanam mangrove. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda bahwa program PTFI menanam 1,5 juta bibit mangrove di area seluas 484 hektar di NTB telah rampung. Semua ini adalah bagian dari dukungan terhadap Program Mangrove Nasional.

Jumhur Hidayat menekankan bahwa merehabilitasi mangrove bukan tugas satu pihak. Ini tanggung jawab bersama. Ia menyambut baik komitmen PT Freeport Indonesia. Penanaman ini selaras dengan program Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong penanaman 2 miliar pohon. Angka itu adalah respons terhadap krisis lingkungan global yang semakin nyata.

"PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektar di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan," kata Jumhur dalam keterangan tertulis pada Rabu, 08 Juli 2026.

Tony Wenas memberikan rincian lebih lanjut. Total area penanaman mangrove di NTB mencapai 484 hektar. Angka ini setara dengan 73 persen dari total penanaman yang dilakukan PTFI di luar area kerjanya di Papua. Dari luas itu, 445 hektar berada di Kabupaten Sumbawa. Sisanya, 39 hektar, tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman dilakukan sepanjang tahun 2025 dan 2026. Jumlah bibit yang ditanam mencapai 1,5 juta.

Program ini bukan proyek dadakan. Ia merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan PTFI yang ditandatangani pada tahun 2023. Target awal PTFI adalah mendukung restorasi mangrove nasional seluas 2.000 hektare di luar wilayah operasionalnya di Papua. Penentuan lokasi penanaman tidak sembarangan. Usulan datang dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kemudian, Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan verifikasi.

Sampai saat ini, lokasi yang sudah terverifikasi untuk program rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare. Realisasi penanaman di luar Papua sudah mencapai 666 hektare. Jumlah bibit yang ditanam mencapai dua juta. Lokasinya tersebar di delapan provinsi. Bukan hanya NTB dan Bali. Ada juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ribuan warga terlibat aktif dalam proses penanaman ini.

"Kemudian untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua," ujar Tony.

Tony menambahkan, penanaman 1,5 juta bibit mangrove di NTB melibatkan sekitar 1.500 warga lokal. Mereka terlibat di berbagai tahap. Mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Keterlibatan ini bukan sekadar untuk memastikan bibit tumbuh. Lebih dari itu, ini menjadi cara untuk menumbuhkan kesadaran. Masyarakat diajak peduli pada pelestarian mangrove dan pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan di Labuhan Alas bukanlah akhir. Ia adalah simbol. Simbol keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Tujuannya jelas: menjaga ekosistem mangrove. Mangrove adalah pelindung alami pesisir. Ia menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Ia juga penyerap karbon yang penting dalam menghadapi perubahan iklim.

"PTFI berharap kolaborasi ini dapat terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem pesisir serta menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," tutur Tony.

Muhammad Tisnaini, anggota Komunitas Mangrove Sumbawa, angkat bicara. Ia mengapresiasi program ini. Menurutnya, manfaatnya nyata bagi masyarakat pesisir. Ia berharap semakin banyak warga, khususnya di pesisir, ikut menjaga dan merawat mangrove. Dengan begitu, manfaatnya bisa terus dirasakan oleh generasi mendatang.

"Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri. Keberadaan mangrove juga membantu nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan," tutup Tisnaini.

Program penanaman mangrove ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan besar dapat berkontribusi pada pemulihan lingkungan di luar wilayah operasinya. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci. Bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan. Dari pembibitan hingga pemeliharaan, warga setempat memegang peran. Hasilnya, nelayan mendapat tangkapan lebih dekat, pesisir lebih terlindungi, dan karbon terserap. Sebuah siklus manfaat yang saling menguatkan.