Minyakita Kelangkaan, Pemerintah Tingkatkan Distribusi di Timur

Di Jakarta, pasokan minyak goreng yang dikenal sebagai Minyakita dikabarkan semakin langka di pasar. Keadaan ini membuat para pedagang dan konsumen khawatir akan kenaikan harga.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku bahwa Minyakita tidak diproduksi secara bebas seperti minyak goreng biasa. Ia menjelaskan bahwa produk ini berasal dari skema Domestic Market Obligation (DMO), sehingga jumlahnya memang terbatas.

"Saya selalu sampaikan Minyakita itu minyak DMO itu, minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," ujar Budi saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13 Mei 2026).

Walaupun demikian, Budi menekankan pentingnya menjaga stok Minyakita. Ia menyebutkan bahwa produk ini dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali harga minyak goreng.

"Sebenarnya Minyakita itu instrumen untuk stabilisasi harga. Fungsinya itu penyeimbang, agar kalau harga yang lain naik, ini menjadi penyeimbang. Fungsinya itu sebenarnya," tambahnya.

Menjawab pertanyaan tentang stok dan harga, Budi memastikan bahwa secara nasional, stok Minyakita masih aman. Namun, ia menyoroti kendala distribusi, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.

Guna mempercepat penyaluran, pemerintah menyalurkan Minyakita melalui BUMN Pangan, seperti Bulog dan ID Food. Menurut Budi, distribusi oleh BUMN Pangan ini juga mempercepat penyaluran ke daerah-daerah di mana distributor tidak banyak.

"Minyakita memang kalau di daerah Timur terutama Papua dan Maluku, memang tinggi. Tadi juga bulog sudah siap mensuplai," imbuh ia.

Menanggapi temuan harga rata-rata nasional gabungan minyak curah, premium, dan Minyakita yang menembus Rp 19.000, Budi mengakui adanya tren kenaikan. Ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut dipicu oleh harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang sedang naik.

"Memang kalau kita lihat seperti itu, karena di luar Minyakita pasti menyesuaikan dengan harga CPO yang sedang naik sekarang. Mudah-mudahan kalau semua sudah normal kembali, harga juga mulai turun," terang Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas pangan, termasuk minyak goreng, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Ia menyebut harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera relatif stabil di kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Di Pulau Jawa dan Sumatera yang dekat, memang biru. Biru-hijau itu artinya sesuai HET. Tetapi yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," ujar Zulhas.

Ia juga menginstruksikan Perum Bulog agar segera mensuplai daerah-daerah terpencil termasuk Papua dan Maluku. Selain itu, Zulhas akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi ongkos angkut agar harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

"Nanti juga dengan Perhubungan. Karena Perhubungan itu memberikan subsidi transportasi agar transport-nya dapet subsidi ya sehingga harga bisa ditekan," tambah Zulhas.

Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, beberapa pedagang minyak goreng melaporkan pasokan Minyakita yang sangat terbatas sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Kelangkaan tersebut membuat para pedagang enggan menjual produk tersebut.

Desi, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengungkapkan ketidakmampuannya memperoleh Minyakita dan menolak menjualnya.

"Minyakita lagi langka, ya sepertinya sejak ada program MBG, di sini selalu enggak dapat, karena itu saya enggak mau jual dulu Minyakita," kata Desi.

Kesimpulannya, meski Minyakita masih tersedia secara nasional, distribusi di wilayah timur masih menantang. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui koordinasi antara BUMN Pangan, kementerian terkait, dan subsidi transportasi. Ketersediaan produk ini tetap menjadi perhatian bagi para pedagang dan konsumen di seluruh Indonesia.